Pemerintah Diminta Libatkan Komnas HAM Jika Ingin Revisi UU ITE

Kompas.com - 19/02/2021, 20:44 WIB
Ilustrasi UU ITE ShutterstockIlustrasi UU ITE
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) meminta pemerintah melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika nantinya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jadi direvisi.

"Kita harapkan Komnas HAM sebagai lembaga pemerintah yang memang fokus pada hak-hak dasar warga negara dilibatkan dan harus jadi garda terdepan dalam proses revisi UU ITE," kata Koordinator PAKU ITE Muhammad Arsyad dalam diskusi daring yang diadakan PETA ITE dan Safenet, Jumat (19/2/2021).

Arsyad menjelaskan, peran Komnas HAM nantinya diperlukan untuk melakukan proses penyaringan, mana pasal-pasal dalam UU ITE yang dinilai bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

"Jangan sampai ada orang mengkritik sebuah perusahaan yang merusak lingkungan dengan menambang pasir secara berlebihan, justru dipidanakan," sebut Arsyad.

"Maka kami sangat berharap Komnas HAM dapat menjadi garda terdepan, termasuk melakukan proses penyaringan mana masalah-masalah yang terkait UU ITE dan mana yang tidak karena merupakan hak-hak dasar warga negara," sambungnya.

Baca juga: Cerita Korban UU ITE: Trauma hingga Kehilangan Pekerjaan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun wacana UU ITE pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Pimpinan TNI dan Polri Di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) kemarin.

Jokowi meminta pasal-pasal karet pada UU ITE yang menciptakan multitafsir direvisi.

Ia menyebut akan mengajak DPR untuk melakukan revisi UU ITE jika implementasinya tidak bisa membawa keadilan untuk semua pihak.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," tegas Jokowi.

Wacana revisi Undang-undang tersebut disambut baik oleh sejumlah fraksi di DPR, salah satunya adalah pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa UU ITE masih memuat pasal karet yang sering digunakan sebagai alat saling melaporkan pihak yang berseberangan hanya karena masalah kecil di sosial media.

Baca juga: Paguyuban Korban Sebut Tiga Pihak yang Sering Pakai Pasal Karet UU ITE

"Kita sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di sosial media, itu saja yang dipakai seseorang untuk melapor ke kepolisian" kata Aziz, Selasa (16/2/2021).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengaku siap membahas Revisi UU ITE jika diajukan oleh pemerintah.

"Terkait usulan dari Presiden Joko Wisodo untuk merevisi UU ITE, kami menyambut baim dan siap untuk membahas kembali UU ITE. Revisi UU ITE bisa diajukan pemerintah, sehingga DPR akan menunggu pemerintah memasukkan usulannya terkait hal tersebut," ujar Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X