Kompas.com - 19/02/2021, 18:41 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Ligkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendorong Pemerintah agar menyediakan lebih banyak kanal untuk mendengar keresahan publik.

"Pemerintah harus membuka sebanyak mungkin kanal, banyak telinga yang mendengar keresahan publik, justru bukan ditekan, bukan diancam, tapi diwadahi," kata Ray dalam sebuah diskusi, Jumat (19/2/2021).

Ray menuturkan, diwadahinya keluhan publik justru akan menciptakan pemerintahan yang stabil di era sulit seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Selain UU ITE, KUHP Dinilai Perlu Direvisi untuk Hentikan Aksi Saling Lapor

Sebab, kata Ray, kritik menjadi satu-satunya luapan emosi masyarakat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik, pengangguran merajalela, serta kesehatan warga yang juga terancam.

"Kalau semua ditekan, ini ditekan, ini ditekan, ini ditekan, sebetulnya justru itu mengundang malapetaka, mengundang kedongkolan publik secara bersama-sama," kata dia.

Menurut Ray, alasan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Preisden Joko Widodo hingga akhirnya mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ray menilai, Jokowi telah menyadari bahwa upaya mengekang suara publik melalui UU ITE dapat menyebabkan kerugian bagi jalannya pemerintahan itu sendiri.

"Kritik-kritik yang kadang-kadang pedasnya minta ampun tapi setidaknya itu bisa menkan psikologi lublik untuk tidak betul-betul stres," ujar Ray.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasimya tak berikan rasa keadilan.

Baca juga: Nilai Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Multitafsir, Pengamat Pertanyakan Kedudukan Hukum Presiden

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

Oleh karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

Nasional
Wapres Ingin Ada Kemitraan antara Pengusaha Kecil dan Besar

Wapres Ingin Ada Kemitraan antara Pengusaha Kecil dan Besar

Nasional
UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

Nasional
Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.