Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Kompas.com - 19/02/2021, 18:41 WIB
Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016). Kahfi Dirga CahyaManaging Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Demokrat tidak pernah menyangkutpautkan usaha perebutan kepemimpinan partai dengan Istana apalagi Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Demokrat, melalui Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal hanya menyampaikan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Berubah 180 Derajat, AHY Tak Lagi Menyeret Jokowi dalam Konflik Internal Demokrat

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, gerakan ini dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Herzaky menuturkan, Demokrat tak langsung percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

"Karena itu, Ketum kami pada Senin pagi, 1 Februari 2021, telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

Baca juga: Dukung KLB, Ketua DPC Partai Demokrat Blora Dicopot

Dia menambahkan, proses pengiriman surat AHY kepada Presiden Jokowi merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik serta komunikasi yang lancar.

Komitmen ini, kata Herzaky, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Presiden, maupun nama AHY dengan tujuan mengadu domba.

Untuk itu, Herzaky menegaskan sekali lagi bahwa persoalan ini bukan AHY versus Presiden Jokowi dan bukan pula partai biru melawan partai merah.

"Ini adalah perjuangan melawan abuse of power yang dilakukan oleh orang dekat Presiden, yang mengancam dan merusak demokrasi kita," pungkas dia.

Baca juga: Sebut Tren Elektabilitas Demokrat Naik, AHY: Karena Kerja Keras Kader

Diberitakan sebelumnya, AHY tak lagi membawa-bawa Presiden Joko Widodo ke dalam konflik internal partainya.

Melalui keterangan tertulisnya, AHY memastikan Presiden Jokowi tak tahu-menahu adanya upaya pelengseran sekelompok oknum yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua Umum Demokrat.

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY, Rabu (17/2/2021).

Hal ini yang menimbulkan dugaan di publik, mengenai sikap AHY yang dinilai berubah pandangan atau haluan.

Sikap AHY kini dinilai berubah 180 derajat.

Baca juga: AHY Sebut Jokowi Tak Tahu-menahu soal Kudeta di Demokrat

Sebelumnya AHY dan Demokrat justru menduga ada keterlibatan Jokowi dalam upaya pelengserannya dari kursi ketua umum.

Hal tersebut, menurut Demokrat ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti AHY dari pucuk pimpinan.

AHY sampai mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi keterlibatan salah satu pejabatnya, yakni Moeldoko, dalam konflik internal Demokrat.

AHY hendak memastikan apakah Presiden Jokowi merestui tindakan Moeldoko yang disebut-sebut berupaya melengserkannya untuk kepentingan Pilpres 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X