Nilai Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Multitafsir, Pengamat Pertanyakan Kedudukan Hukum Presiden

Kompas.com - 19/02/2021, 17:29 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mempertanyakan Pasal 28 ayat 2 dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilainya telah menjerat korban, salah satunya dugaan penyebaran kebencian atau penghinaan terhadap presiden dan pemerintah.

Menurut dia, munculnya korban dari pasal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah presiden memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa.

"Sejak kapan presiden punya kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa?" tanya Arif dalam diskusi media bertajuk "Revisi UU ITE: Setelah Korban Berjatuhan" Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Soal Revisi UU ITE, Pemerintah dan DPR Dinilai Tak Paham Kebutuhan Masyarakat

Oleh karena itu, ia melihat pasal 28 ayat 2 termasuk multitafsir yang selama ini dinilai sebagai pasal karet dalam UU ITE.

Arif menuturkan ada dua poin untuk melihat seperti apa multitafsir dalam Pasal 28 ayat 2. Pertama, pasal 28 ayat 2 sebenarnya serupa dengan pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Menurut Arif, pasal di KUHP mengancam hukuman sepertiga lebih berat dibandingkan penghinaan terhadap warga negara biasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini menunjukkan ada problem serius dengan equality before the law, kesetaraan di hadapan hukum," ujarnya.

Baca juga: Tak Satu Suara, Keseriusan Pemerintah soal Revisi UU ITE Diragukan

Sebab, ia menilai bahwa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Sementara, Arif melihat sedikitnya ada lima orang ditangkap dan dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena dugaan penyebaran kebencian atau penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah.

"Jadi kalau yang saya hina presiden, hukuman ancamannya lebih berat, dibandingkan kalau saya hina warga biasa. Nah memang sejak kapan presiden punya kedudukan hukum lebih tinggi?" ungkapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X