Imam Besar Istiqlal: Pemerintah Perlu Bahasa Agama untuk Wujudkan Penguatan Keluarga

Kompas.com - 19/02/2021, 15:21 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga bersama Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar usai menandatangani nota kesepahaman tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga bersama Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar usai menandatangani nota kesepahaman tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah memerlukan bahasa agama untuk mewujudkan seluruh cita-cita bangsa.

Termasuk dalam hal penguatan keluarga untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Tanah Air.

"Bahasa agama sangat diperlukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita, program-program bangsa dan negara kita ini," kata Nasaruddin saat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021).

Nasaruddin mengatakan, bahasa agama diperlukan karena masyarakat Indonesia merupakan warga yang religius.

Dengan demikian, penggunaan bahasa agama pun akan memberi efektivitas yang luar biasa bagi tujuan pembangunan bangsa.

"Karena itu masjid sebagai pusat pemberdayaan perempuan dan anak, nanti mungkin akan disusul rumah-rumah ibadah lain juga melakukan hal yang sama," kata dia.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal: Tak Boleh Main-main dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Nasaruddin mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan diskusi dengan para tokoh agama lain di Istiqlal terkait program-program yang akan dikerjakan, termasuk penguatan keluarga.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa jika bahasa agama digunakan untuk memberdayakan perempuan dan anak, maka hal tersebut akan sangat efektif.

"Tentu kita berharap semoga berhasil ini, kalau berhasil Indonesia akan menikmati hasilnya," ucap dia.

Adapun penandatanganan MoU antara Kementerian PPPA dan BPMI dilakukan untuk menjalankan pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masjid.

Hal tersebut bertujuan agar keluarga menjadi kuat dan dapat menjadi keluarga yang ideal.

Program-program yang ada di Kementerian PPPA sendiri dinilai sangat dekat dengan program yang ada Masjid Istiqlal itu sendiri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X