KILAS

Jumlah Oknum “Polisi Nakal” di Jakarta Bertambah, Komisi III DPR Minta Polda Siapkan Langkah Antisipatif

Kompas.com - 19/02/2021, 15:10 WIB
Anggota komisi hukum DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi dalam acara kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta ke Polda Metro dan dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (19/2/2021).
DOK. Humas DPR RIAnggota komisi hukum DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi dalam acara kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta ke Polda Metro dan dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (19/2/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, kepolisian daerah (polda) harus menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum "polisi nakal".

"Jumlah oknum "polisi nakal" di Jakarta bertambah tahun ini. Perlu dilakukan pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi," ujarnya.

Dia mengatakan itu untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait prosedur penanganan perkara pada hari kedua kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta ke Polda Metro dan dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Pria yang akrab disapa Habib Aboe Bakar itu memberikan masukan terkait pendampingan tahanan untuk orang miskin kepada polda dari para pengacara pro bono.

Menurutnya, akses penyuluhan di rutan Polda dan Kepolisian Resor (Polres) sangat tertutup. Padahal, Undang-undang (UU) Bantuan Hukum memberikan dengan jelas memberikan bantuan pro bono.

"Bantuan ini resmi program yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)," katanya.

Baca juga: Soal Investasi PMN, Komisi XI DPR: Kami Harap Manfaatnya Dirasakan Masyarakat

Selain itu, lanjut Aboe Bakar, rumah tahanan (rutan) Polda dan Polres tidak tahu cara membuat surat keterangan miskin. Padahal, rutan-rutan lain biasa memberikan surat tersebut sebagai syarat pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin.

"Catatan-catatan ini tolong dijadikan masukan untuk dilakukan pembenahan ke depan,” tegas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.

Sebab, lanjutnya, Jakarta adalah Kota Metropolitan. Tidak semua orang yang bermasalah merupakan orang yang memiliki kemampuan keuangan untuk didampingi pengacara.

“Inilah fungsinya negara memberikan bantuan hukum melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," imbuh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.

Baca juga: Kapolsek Ditangkap karena Narkoba, Pimpinan DPR: Seharusnya Polisi Berikan Contoh yang Baik

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X