Kompas.com - 19/02/2021, 14:49 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, termasuk di DKI Jakarta.

Sejumlah nama dipersiapkan untuk berkontestasi pada Pilkada DKI mendatang, yakni Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Ketua DPW PAN Jawa Barat Desy Ratnasari dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan mantan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

Baca juga: Pimpin DPW PAN Jawa Barat, Berikut Perjalanan Karier Desy Ratnasari...

Ketua DPP PAN Saleh Daulay yakin kader-kader tersebut memiliki pengalaman dan siap untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Kami yakin kader-kader PAN tersebut sudah memiliki pengalaman yang cukup. Mereka maju bukan hanya sekedar maju. Kalau diminta maju, pastinya sudah punya tekad membawa perubahan," kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Saleh menuturkan, para kader itu telah terbukti berhasil dan menunjukkan karya sebagai politisi dan diyakini dapat memberi warna tersendiri jika mengikuti kontestasi pilgub DKI Jakarta.

"Dan jika terpilih, akan memberikan konstribusi dalam membangun Jakarta," kata Ketua Fraksi PAN di DPR itu.

Baca juga: F-PAN DPRD DKI Ikut Keputusan DPP Minta Pilkada Jakarta Digelar 2024

Ia menambahkan, saat ini PAN masih berkonsentrasi melakukan konsolidasi nasional dengan menggelar musyawarah wilayah dan musyawarah daerah.

"Kegiatan konsolidasi ini dilaksanakan dan dikoordinir oleh DPP. Fokusnya memang masih ke sana. Sejauh ini, insya Allah berjalan lancar dan baik," kata Saleh.

Adapun, jadwal pelaksanaan pilkada DKI Jakarta terkait dengan wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di DPR.

Jika UU Pemilu tak direvisi, maka pilkada serentak di ratusan daerah, termasuk DKI Jakarta, akan digelar berbarengan dengan Pilpres 2024.

Namun jika direvisi, ada rencana menormalisasi jadwal pilkada serentak ke 2022 dan 2023, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

KSAL Ungkap 2 Kemungkinan soal Tumpahan Minyak di Lokasi Hilang Kontaknya KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Tanjungbalai sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X