PAN Siapkan Eko Patrio, Bima Arya hingga Pasha Ungu untuk Pilgub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, termasuk di DKI Jakarta.

Sejumlah nama dipersiapkan untuk berkontestasi pada Pilkada DKI mendatang, yakni Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Ketua DPW PAN Jawa Barat Desy Ratnasari dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan mantan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

Baca juga: Pimpin DPW PAN Jawa Barat, Berikut Perjalanan Karier Desy Ratnasari...

Ketua DPP PAN Saleh Daulay yakin kader-kader tersebut memiliki pengalaman dan siap untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Kami yakin kader-kader PAN tersebut sudah memiliki pengalaman yang cukup. Mereka maju bukan hanya sekedar maju. Kalau diminta maju, pastinya sudah punya tekad membawa perubahan," kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Saleh menuturkan, para kader itu telah terbukti berhasil dan menunjukkan karya sebagai politisi dan diyakini dapat memberi warna tersendiri jika mengikuti kontestasi pilgub DKI Jakarta.

"Dan jika terpilih, akan memberikan konstribusi dalam membangun Jakarta," kata Ketua Fraksi PAN di DPR itu.

Baca juga: F-PAN DPRD DKI Ikut Keputusan DPP Minta Pilkada Jakarta Digelar 2024

Ia menambahkan, saat ini PAN masih berkonsentrasi melakukan konsolidasi nasional dengan menggelar musyawarah wilayah dan musyawarah daerah.

"Kegiatan konsolidasi ini dilaksanakan dan dikoordinir oleh DPP. Fokusnya memang masih ke sana. Sejauh ini, insya Allah berjalan lancar dan baik," kata Saleh.

Adapun, jadwal pelaksanaan pilkada DKI Jakarta terkait dengan wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di DPR.

Jika UU Pemilu tak direvisi, maka pilkada serentak di ratusan daerah, termasuk DKI Jakarta, akan digelar berbarengan dengan Pilpres 2024.

Namun jika direvisi, ada rencana menormalisasi jadwal pilkada serentak ke 2022 dan 2023, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah.