Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sukabumi Kerap Dilanda Bencana, Gus AMI Imbau Pemerintah Berikan Perhatian Serius

Kompas.com - 19/02/2021, 14:42 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau pemerintah agar memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

“Sukabumi harus mendapat perhatian mutlak karena terlampau sering mendapat bencana dan harus ditangani secara permanen,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/02/2021).

Pernyataan tersebut diungkapkan Abdul atau yang akrab disapa Gus AMI saat bertemu Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sukabumi Zainul S dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat.

Selain bersemuka dengan Bupati Zainul, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut mengaku siap menemui berbagai pihak terkait.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

“Saya akan menemui pihak-pihak institusi serta instansi terkait. Utamanya, kementerian-kementerian yang bisa memberikan solusi cepat dan tepat dalam menangani musibah bencana di Kabupaten Sukabumi,” jelas Gus AMI.

Bahkan, lanjut dia, meski berdampak pada anggaran negara, masalah yang bersifat emergency (darurat) seperti bencana hendaknya mendapat perhatian.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah, terutama Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) supaya menangani bencana tersebut.

“Saya juga minta kepada teman-teman komisi, baik itu Komisi V, Komisi IX, badan anggaran (Banggar) untuk ikut membantu. Terutama, dalam bentuk hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap sebagai sarana relokasi korban musibah itu,” kata Gus AMI.

Baca juga: Korban Bencana Tanah Bergerak di Sukabumi Menanti Upaya Pemerintah

Sebab, musibah bencana longsor sudah berulang kali terjadi di Sukabumi. Bahkan, akibat keterbatasan anggaran, bantuan untuk korban terdampak sebelumnya belum tertangani.

Ia menyatakan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi, sepanjang kurun waktu Januari-Desember 2020, wilayah itu mengalami sebanyak 470 bencana.

“Ratusan bencana tersebut menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar,” ucap Gus AMI.

Rinciannya, sambung dia, bencana longsor menerjang Sukabumi sebanyak 248 kejadian. Bencana angin kencang 104 kejadian, kebakaran 63 kejadian, banjir 27 kejadian, pergerakan tanah 16 kejadian, bencana lain-lain 10 kejadian, dan gempa bumi 2 kejadian.

Baca juga: Rekomendasi PVMBG: Tanam Pohon Berakar Kuat di Lokasi Tanah Bergerak Sukabumi

Dalam kesempatan tersebut, Gus AMI turut menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi.

Adapun bantuan yang diberikan berupa selimut, masker, alat swab antigen, dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Selain Gus AMI, turut hadir Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jabar Syaiful Huda, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com