Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa Saksi, KPK Dalami Penghasilan Penyuap dalam Kasus Suap Izin Properti di Cirebon

Kompas.com - 19/02/2021, 14:26 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa External Relationship Manager Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd Kantor Proyek Cirebon Ekspansi Anjar Kristanto, Rabu (17/2/2021).

Adapun pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Anjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka General Manager Hyundai Engineering Construction, Herry Jung.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan posisi jabatan dan penghasilan dari tersangka HJ (Herry Jung) selaku General Manager Hyundai Engineering Construction," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Periksa 2 Saksi Suap di Kabupaten Cirebon, KPK Dalami Kontrak Fiktif dan Aliran Dana

Dalam kasus ini, Herry diduga telah menyuap mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Herry diduga menyuap Sunjaya dengan uang senilai Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

"Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri) sehingga seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp 10 miliar," kata Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang, Jumat (15/11/2020).

Atas perbuatannya, Herry disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Nasional
Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sowan ke Mahfud MD, Hadi Mengaku Dititipi Kasus BLBI, Revisi UU MK dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Nasional
Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Nasional
Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Nasional
SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

Nasional
Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Nasional
Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Nasional
Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Nasional
Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Nasional
KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

Nasional
Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Nasional
Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Nasional
Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Nasional
KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

Nasional
Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi 'City Center', Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com