Soal Investasi PMN, Komisi XI DPR: Kami Harap Manfaatnya Dirasakan Masyarakat

Pembiayaan investasi pemerintah harus diprioritaskan

Selain pemberian PMN yang komprehensif Puteri menjelaskan, kebijakan pembiayaan investasi pemerintah harus diprioritaskan.

“Saya mengimbau pemerintah untuk mengoptimalkan peran pembiayaan investasi pada APBN Tahun 2021. Hal ini, guna menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, pembiayaan investasi pemerintah merupakan penempatan dana dan atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang.

Adapun hasilnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah di masa yang akan datang. Baik dalam bentuk pengembalian nilai pokok, maupun efek berganda terhadap perekonomian, dan sosial.

Baca juga: Ini Saran Pengusaha agar Pemerintah Bisa Genjot Investasi

Menurut Puteri, memprioritaskan pembiayaan investasi juga dapat mengatasi pelebaran defisit anggaran di tengah kondisi penerimaan negara yang masih tertekan,

Pengoptimalan tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia (sdm), percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekspor, hingga penguatan akses pembiayaan bagi ultra mikro.

“Untuk itu, ketika alokasi investasi sudah dianggarkan, maka harus dipastikan dapat terserap secara maksimal sesuai peruntukannya,” ujar Puteri.

Pasalnya, lanjut dia, realisasi atas serapan anggaran pembiayaan investasi pada APBN 2020 masih di bawah target.

Baca juga: Meski Banjir Investasi, Bali Harus Pertahankan Tradisi

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah hanya meraih persentase 40,7 persen dari pagu sebesar Rp 257,1 triliun.

“Alokasi investasi tersebut, di antaranya mencakup PMN kepada BUMN, badan layanan umum (BLU), serta lembaga, dan badan lainnya,” jelas Puteri.