KILAS

Soal Penanganan KKSB di Papua, Komisi I DPR: Perlu Ada Operasi Terpadu

Kompas.com - 19/02/2021, 12:08 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. DOK. Oji/Man (dpr.go.id)Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua.

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, strategi pemerintah dalam menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua belum tepat. Pasalnya, masih banyak prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berguguran.

“Sepertinya perlu diselesaikan dengan cara operasi terpadu yang melibatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tersebut menyayangkan sikap pemerintah yang belum dapat meredam gejolak KKSB di Papua.

Baca juga: Natalius Pigai Nilai Otsus Papua Gagal Menyejahterakan, Ini Alasannya

Padahal, kata dia, Indonesia pernah menangani konflik horizontal yang sama, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.

“Pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua,” tegasnya.

Sebagai informasi, terhitung sejak Januari 2021, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider/Banteng telah gugur.

Gugurnya empat anggota TNI tersebut, kata Sukamta, merupakan sebuah kehilangan besar. Sebab, satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya.

Baca juga: Fakta-fakta KKB Masuk Kota di Intan Jaya, Ribuan Warga Mengungsi hingga Ratusan Brimob Dikirim ke Papua

“Untuk itu, pemerintah perlu segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua agar tidak memakan korban jiwa,” ujarnya.

Pernyataan Sukamta itu disampaikan menyusul insiden tewasnya anggota TNI Prajurit Dua (Prada) Ginanjar Arianda saat kontak senjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin (15/2/2021).

Ke depannya, Sukamta berharap, pemerintah bisa mengatasi masalah ketidakadilan, diskriminasi, dan ketertinggalan yang masih terjadi di Papua.

“Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi,” katanya.

Baca juga: Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua Lebih dari Rp 1,8 Triliun

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X