AHY Tak Lagi Seret Jokowi dalam Isu Kudeta Partai, Pengamat: Strategi Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, sikap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tidak lagi menyeret nama Presiden Jokowi berkaitan dengan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan partai merupakan langkah yang tepat.

Ujang berpendapat, strategi ini dilakukan AHY agar tidak merugikan Demokrat ke depannya.

"Strategi bagus dari AHY. Karena jika tak putar haluan dan tak berbalik arah. Lalu masih mengait-ngaitkan Jokowi dengan persoalan Moeldoko, maka akan merugikan Demokrat saat ini dan ke depan," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Ruhut Sitompul Sebut AHY Harus Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Ia mengatakan, di sisi lain, langkah yang diambil AHY ini juga bertujuan agar Demokrat tidak selalu dikerjai dalam berbagai hal.

Adapun yang dimaksud dikerjai dalam hal ini adalah isu-isu yang menerpa dan merugikan Demokrat.

Menurutnya, agar tak selalu dikerjai, maka Demokrat mulai sedikit berkompromi dengan tak lagi mengait-ngaitkan nama Presiden Jokowi dalam konflik ini.

"Demokrat sangat paham, jika terus membawa nama Jokowi dalam pusaran kudeta Demokrat yang diduga dilakukan oleh Moeldoko. Maka Demokrat akan cenderung dikerjai," jelasnya.

Baca juga: Berubah 180 Derajat, AHY Tak Lagi Menyeret Jokowi dalam Konflik Internal Demokrat

Ujang mengambil contoh isu yang tengah menimpa Demokrat selain gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai yaitu munculnya anggaran Rp 9 miliar untuk pembangunan museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Ani Yudhoyono.

"Itu menjadi bagian operasi untuk mengerjai Demokrat. Agar Demokrat citranya jatuh di mata rakyat," kata Ujang.

Seperti diketahui, belakangan muncul anggaran Rp 9 miliar diduga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pacitan diberikan kepada Yudhoyono Foundation.

Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membenarkan Yudhoyono Foundation menerima hibah dari Pemprov Jatim untuk pembangunan museum di Pacitan.

Baca juga: AHY: Sekali Dicap Pengkhianat, Sulit untuk Kembalikan Kepercayaan

Ia memastikan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak meminta dana tersebut.

"Pak SBY tidak pernah meminta dana tersebut, kami justru berterima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan," kata Renville di Surabaya, Selasa (16/2/2021).

Diberitakan sebelumnya, AHY tak lagi menyeret nama Presiden Joko Widodo ke dalam konflik internal partainya.

Melalui keterangan tertulisnya, AHY memastikan Presiden Jokowi tak tahu-menahu adanya upaya pelengseran sekelompok oknum yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua Umum Demokrat.

Baca juga: Sebut Tren Elektabilitas Demokrat Naik, AHY: Karena Kerja Keras Kader

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY.

AHY menyatakan, hubungan antara Presiden Jokowi dan SBY cukup baik.

Sikap AHY itupun dinilai berubah 180 derajat. Sebelumnya AHY dan Demokrat justru menduga ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam upaya pelengserannya dari kursi ketua umum.

Hal tersebut, menurut Demokrat ditandai dengan dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berdiskusi dengan sejumlah anggota Partai Demokrat dan membahas pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti AHY dari Ketum.