Kompas.com - 18/02/2021, 18:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa sanksi administratif kepada masyarakat yang menolak vaksinasi virus corona belum dibutuhkan.

Sebab, sejauh ini warga masih patuh mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.

"Kami melihat bahwa masyarakat sementara ini masih patuh dan mendukung program vaksinasi, sehingga denda atau sanksi administratif pada saat ini belum perlu dilakukan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/2/2021).

Menurut Wiku, sanksi administratif kepada penolak vaksin Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021.

Baca juga: Terdaftar Sebagai Penerima Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 tapi Belum Dapat E-Ticket, Ini Langkah Selanjutnya...

Pada Pasal 13 Ayat (5) Perpres tersebut dikatakan, sanksi administratif ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Namun demikian, pengenaan sanksi administratif merupakan langkah terakhir pemerintah.

"Perlu diingat bahwa peraturan (sanksi) ini adalah opsi terakhir jika langkah persuasif tidak efektif dan menghambat secara signifikan rencana operasional vaksinasi yang mengancam pembentukan kekebalan komunitas," ujar Wiku.

Saat ini, kata Wiku, pemerintah lebih mengutamakan upaya persuasif untuk mengajak warga ikut vaksinasi.

"Ingat bahwa setiap detik, menit, dan waktu yang ada sangat strategis dalam pengendalian Covid-19 dan mampu menyelamatkan jiwa manusia di Indonesia," tuturnya.

Adapun Perpres Nomor 14 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Baca juga: Peminat Bertambah, Kuota Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang Pasar Tanah Abang Ditambah

Aturan mengenai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tertuang dalam Pasal 13A.

Setidaknya, ada 3 sanksi yang bisa dikenakan yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Sanksi lanjutan juga diatur dalam Pasal 13B yang bunyinya, "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta 'Ring 1' Jokowi Tak 'Asal Bapak Senang'

PDI-P Curiga Relawan Janjikan Hal Tak Sehat ke Massa, Minta "Ring 1" Jokowi Tak "Asal Bapak Senang"

Nasional
Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Jokowi Dinilai Sedang Obral Dukungan buat Kandidat Capres, Para Tokoh Diminta Tak “Gede Rasa”

Nasional
PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

PDI-P Sesalkan Acara Reuni Relawan Jokowi di GBK: Kebaikan Presiden Dimanfaatkan

Nasional
Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Terobosan Gus Dur Angkat Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Nasional
Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Singgung Pemimpin Berambut Putih, Jokowi Ingin Muluskan Jalan Ganjar Jadi Capres?

Nasional
6 Fakta Helikopter Polri yang 'Lost Contact' di Perairan Bangka Belitung

6 Fakta Helikopter Polri yang "Lost Contact" di Perairan Bangka Belitung

Nasional
Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Relawan Jokowi Gelar Musra di Hong Kong, Pertama Kalinya di Luar Negeri

Nasional
Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice'

Sidang Richard Eliezer dkk, Jaksa Hadirkan 4 Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Sinyal Kuat dari Jokowi untuk Ganjar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

[POPULER NASIONAL] Helikopter Polri Hilang Kontak | Korban Meninggal Gempa Cianjur 321 Orang

Nasional
Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.