Demokrat Pertanyakan Dasar Pemerintah Buat Pedoman Interpretasi UU ITE

"Tujuannya agar penegakan UU ITE tidak pilih kasih, tidak tebang pilih, dan benar2 adil. Jangan dipake utk singkirkan dan memenjarakan lawan2 politik," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Benny juga kembali menegaskan sikap Demokrat tetap mendukung revisi UU ITE menurut tata cara hukum yang berlaku.

Hal ini, kata dia, agar dalam pembahasan revisi UU ITE tetap melibatkan kalangan luas di masyarakat.

"UU ini sudah tidak responsif lagi dengan tuntutan rasa hukum dan keadilan masyarakat selain berpotensi disalahgunakan oleh penguasa untuk menjaga stabilitas kekuasaan," terang dia.

Baca juga: Soal Pedoman Interpretasi, Fraksi PAN Ingatkan Keinginan Presiden Revisi UU ITE

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menyiapkan pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat dikonfirmasi soal langkah pemerintah terkait revisi UU ITE.

"Yang perlu disiapkan segera adalah pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE," kata Johnny kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Johnny mengungkapkan, pembentukan pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pedoman tersebut dibuat agar implementasi pasal-pasal UU ITE berjalan adil dan tak multitafsir.