Survei CSIS: 46 Persen Responden DKI Anggap Sanksi Tegas Pengaruhi Kepatuhan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 18/02/2021, 16:20 WIB
Seorang pengemudi ojek online dihukum push up lantaran tidak mengenakan masker, Selasa (2/6/2020) di Pasar Tengah, Bandar Lampung. Sejumlah warga ditegur aparat kepergok tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Seorang pengemudi ojek online dihukum push up lantaran tidak mengenakan masker, Selasa (2/6/2020) di Pasar Tengah, Bandar Lampung. Sejumlah warga ditegur aparat kepergok tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait Covid-19 dan Perilaku Masyarakat.

Survei ini dilakukan di dua lokasi yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dari survei yang dilakukan menunjukkan, 46 persen responden di DKI Jakarta menganggap bahwa sanksi hukum yang dipertegas dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, 45,5 persen responden di DI Yogyakarta juga menilai sanksi hukum yang tegas paling efektif mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Secara umum baik responden di Jakarta dan Yogyakarta mengaku sanksi hukum yang tegas itu dapat mempengaruhi mereka dalam menerapkan kepatuhan pada prokes," kata Peneliti CSIS Arya Fernandez saat memaparkan hasil survei secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Soal Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19, Anies: Yang Mau Saja Dulu Divaksin

Kendati demikian, sebanyak 31 persen responden di DI Yogyakarta meminta pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan, sebanyak 30 persen responden di DKI Jakarta mendorong pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi.

Adapun Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Januari 2021.

Populasi survei ini adalah seluruh penduduk di provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang telah berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sample sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan sistem multistage random sampling dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni proporsi antara jumlah sample dengan jumlah penduduk di setiap provinsi dan proporsi sample berjenis perempuan dan laki laki.

Total sample sebesar 800 pada setiap provinsi dipilih secara acak 400 orang sample.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X