Survei CSIS: 46 Persen Responden DKI Anggap Sanksi Tegas Pengaruhi Kepatuhan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 18/02/2021, 16:20 WIB
Seorang pengemudi ojek online dihukum push up lantaran tidak mengenakan masker, Selasa (2/6/2020) di Pasar Tengah, Bandar Lampung. Sejumlah warga ditegur aparat kepergok tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Seorang pengemudi ojek online dihukum push up lantaran tidak mengenakan masker, Selasa (2/6/2020) di Pasar Tengah, Bandar Lampung. Sejumlah warga ditegur aparat kepergok tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait Covid-19 dan Perilaku Masyarakat.

Survei ini dilakukan di dua lokasi yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dari survei yang dilakukan menunjukkan, 46 persen responden di DKI Jakarta menganggap bahwa sanksi hukum yang dipertegas dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, 45,5 persen responden di DI Yogyakarta juga menilai sanksi hukum yang tegas paling efektif mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Secara umum baik responden di Jakarta dan Yogyakarta mengaku sanksi hukum yang tegas itu dapat mempengaruhi mereka dalam menerapkan kepatuhan pada prokes," kata Peneliti CSIS Arya Fernandez saat memaparkan hasil survei secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Soal Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19, Anies: Yang Mau Saja Dulu Divaksin

Kendati demikian, sebanyak 31 persen responden di DI Yogyakarta meminta pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan, sebanyak 30 persen responden di DKI Jakarta mendorong pemerintah mengedepankan ruang dialog dan sosialisasi.

Adapun Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Januari 2021.

Populasi survei ini adalah seluruh penduduk di provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang telah berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sample sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan sistem multistage random sampling dengan mempertimbangkan dua aspek, yakni proporsi antara jumlah sample dengan jumlah penduduk di setiap provinsi dan proporsi sample berjenis perempuan dan laki laki.

Total sample sebesar 800 pada setiap provinsi dipilih secara acak 400 orang sample.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.