AHY: Sekali Dicap Pengkhianat, Sulit untuk Kembalikan Kepercayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan seluruh jajaran pengurus serta kader partai untuk melawan dan mencegah pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai atau kudeta.

"Mari kita lawan, cegah, tangkal, dan hadapi para pelaku GPK-PD (gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat dengan keberanian seorang patriot," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Sebut Tren Elektabilitas Demokrat Naik, AHY: Karena Kerja Keras Kader

Menurut AHY, jiwa seorang patriot dimiliki oleh mereka yang membela kebenaran dan keadilan untuk menegakkan aturan serta hukum yang konstitusional.

AHY juga mengingatkan bahwa persoalan yang menimpa Demokrat bukan masalah internal.

Ia mengatakan, internal partai tetap solid, tetapi ada faktor eksternal yang terlibat.

"Karena telah dibuktikan dengan data dan fakta. Persoalan GPK-PD juga bukan hanya persoalan Ketum dan DPP PD semata, tetapi juga menyangkut kita semua," imbuh dia.

Baca juga: AHY Berkeliling ke DPC-DPC Partai Demokrat, Pastikan Hubungan Baik

Selain itu, AHY juga meminta para kader tidak menjadi pengkhianat partai. Sebab, ia menekankan, pengkhianat tidak akan diterima di tengah organisasi manapun.

"Sekali dicap pengkhianat, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu seumur hidup kita," jelasnya.

Kendati demikian, ia meyakini kader Demokrat bukanlah pengkhianat. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa hal itu tidak cukup untuk membuat Partai Demokrat bangkit dan besar kembali.

"Maka, selain tidak menjadi pengkhianat, kita juga harus melawan para pengkhianat-pengkhianat itu," tegas AHY.

Baca juga: Istana Tak Akan Jawab Surat AHY soal Isu Kudeta di Partai Demokrat

Awal Februari lalu, terkuak kabar adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021).

Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.