Natalius Pigai Nilai Otsus Papua Gagal Menyejahterakan, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/02/2021, 14:48 WIB
Peta Papua dan Papua Barat Google MapsPeta Papua dan Papua Barat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua gagal menyejahterakan masyarakat Papua.

Maka dari itu Pigai meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan membekukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 pada tahun 2021.

"Berbagai data variabel pembangunan Papua dalam kerangka otsus telah membuktikan bahwa otsus itu gagal," ujar Pigai kepada Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua Lebih dari Rp 1,8 Triliun

Dalam data tertulis yang diterima Kompas.com, Pigai menyebut beberapa data tentang pembangunan Papua yang dianggap gagal, berdasarkan hasil risetnya pada berbagai data Badan Pusat Statistik Indonesia.

Misalnya, bertambahnya jumlah orang miskin di Papua justru setelah UU Otsus Papua diberlakukan.

Pada data yang ditampilkan Pigai, sejak 2001 hingga 2019, jumlah orang miskin di Papua meningkat sebanyak 26.360 orang.

Selain itu, Pigai juga menunjukan data tentang biaya hidup masyarakat di Papua.

Menurut data yang ditampilkan Pigai biaya hidup tertinggi justru dialami oleh masyarakat Papua. Pigai memberikan perbandingan harga tiga barang kebutuhan masyarakat di Papua dan Jakarta.

"Harga Semen 1 sak di Wamena Rp 500.000, di Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang sampai Rp 1,2 juta. Sedangkan harga semen rata-rata di Jakarta Rp 60.000," ucap Pigai.

Baca juga: Soal RUU Otsus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Berat Sebelah

"Beras bermerek berisi 25 kilogram di Puncak Jaya harganya berkisar Rp 750.000 sampai Rp 800.000 per karung. Sementara itu di Jakarta harga beras bermutu tinggi berisi 25 kilogram hanya seharga Rp 80.000 per karung," kata dia.

Dia juga menjelaskan, harga bensin di Pegunungan Bintang harganya mencapai Rp 40.000 per liter.

"Sedangkan saat ini harga nasional hanya Rp 6.450 per liter," tuturnya.

Sebagai informasi, harga Rp 6.450 per liter yang dimaksud Natalius Pigai adalah harga bahan bakar jenis premium di luar Jawa, Madura, Bali.

Baca juga: DPR Setujui Daftar Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua, Ini Nama-namanya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X