Kompas.com - 18/02/2021, 12:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya menilai, revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sangat memungkinkan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021.

Menurut dia, ada sejumlah tahapan agar UU ITE bisa masuk Prolegnas Prioritas 2021. 

"Tergantung pemerintah, apakah permintaan pak Jokowi ini akan di-follow-up oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam prosesnya, nanti pemerintah mengusulkan ke kita," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Langkah Pemerintah Susun Pedoman Interpretasi UU ITE Dipertanyakan

Willy mengatakan, jika pemerintah hendak memasukkan revisi tersebut ke dalam prolegnas prioritas, terlebih dahulu akan dilaksanakan rapat kerja (raker) bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Badan Legislasi, dan anggota dewan.

Raker tersebut, kata dia, dilaksanakan setelah pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021 yang akan berlangsung awal Maret 2021.

"Sekali lagi, prolegnas kita masih memungkinkan. Karena niat baik presiden itu ya harus kita respons dengan cepat," kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, pihak yang berhak memutuskan revisi atau rancangan UU apa saja yang masuk dalam prolegnas adalah Badan Musyawarah (Bamus).

Baca juga: JK: Jika UU ITE Bisa Buat Orang Terpeleset, Silakan Dirombak

Untuk itu, Baleg kini tengah menunggu keputusan Bamus untuk memutuskan RUU mana saja yang masuk prolegnas, termasuk RUU ITE.

"Baleg sudah menggelar raker dan memutuskan prolegnas 2021. Semua tergantung Bamus DPR apakah dijadwalkan diambil keputusan (terkait prolegnas prioritas 2021) di paripurna atau raker ulang," jelasnya, Rabu, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Refly Harun: Bahkan Saya Dukung UU Itu Dicabut

Sama seperti Willy, ia mengatakan, raker ulang tersebut akan membahas, memasukkan, atau mengeluarkan RUU dalam prolegnas prioritas 2021.

Ia menekankan, raker juga membahas masuknya revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 ke dalam prolegnas prioritas.

"Raker ini bisa keduanya, memasukkan atau mengeluarkan RUU. Peluangnya sama, memasukkan dan mengeluarkan RUU lainnya," ujar dia.

Wacana revisi UU ITE mengemuka setelah Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta DPR untuk merevisi UU tersebut.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Nasional
Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Nasional
PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

Nasional
Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.