Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Bendungan Tapin Kalsel Berperan Penting Kendalikan Banjir

Kompas.com - 18/02/2021, 12:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Kamis (18/2/2021).

Ia menyebut, bendungan ini punya fungsi penting untuk mengendalikan banjir.

"Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir," kata Jokowi di lokasi, dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, bendungan ini mampu mengurangi banjir di wilayah Kabupaten Tapin dengan sangat drastis.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan

Selain mengendalikan banjir, Bendungan Tapin juga disebut dapat memperkuat ketahanan pangan karena mampu menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare lahan dan menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik.

Bendungan ini juga menghasilkan tenaga listrik yang sangat besar mencapai 3,3 megawatt.

"Inilah fungsi bendungan, selain mengairi sawah, selain untuk menghasilkan listrik, selain untuk air baku, juga dalam rangka pengendalian banjir," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga mengingatkan kepala daerah setempat untuk merehabilitasi lahan yang terdampak.

Ia mengingatkan bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru ini mencakup area yang sangat luas hingga 10 kabupaten/kota.

Baca juga: Layani Irigasi 5.472 Hektar, Bendungan Tapin di Kalsel Mulai Diairi

Oleh karenanya, guna mencegah terulangnya bencana ini, Jokowi menekankan pentingnya penanaman lahan kembali.

"Penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan DAS, daerah aliran sungai yang ada, perlu segera dilakukan secara besar-besaran kalau kita tidak mau lagi terkena banjir di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Adapun pembangunan Bendungan Tapin dilakukan sejak tahun 2015 dan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Pembangunan bendungan ini menelan anggaran negara Rp 986 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com