Kompas.com - 18/02/2021, 10:50 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kantor ICW, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPeneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, ICW pada dasarnya memahami tuntutan publik yang menginginkan dua mantan menteri, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara untuk dapat dituntut hukuman mati.

Sebab, praktik korupsi yang dilakukan kedua menteri tersebut dinilai keji dan terjadi di tengah kondisi ekonomi negara maupun masyarakat sedang merosot tajam karena pandemi Covid-19.

"Yang penting untuk dijadikan catatan, dua orang penyelenggara negara tersebut tidak atau belum disangka dengan pasal tentang kerugian negara, melainkan baru terkait penerimaan suap (Pasal 11 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wacana Tuntutan Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara: Kata KPK, Parpol, dan Mantan Pimpinan

Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima dugaan suap izin ekspor benih lobster. Sedangkan, Juliari Batubara adalah tersangka dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Usulan hukuman mati kepada Edhy dan Juliari dimunculkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

Kurnia berpendapat, hukuman mati pada dasarnya hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ICW menilai, efek jera juga bisa dikenakan tanpa harus melakukan hukuman mati.

"ICW beranggapan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi lebih tepat jika dikenakan kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal (seumur hidup) serta diikuti pemiskinan koruptor (pengenaan uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara atau menjerat pelaku dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang)," ucap Kurnia.

Baca juga: Abraham Samad Nilai Wacana Hukuman Mati untuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Bisa Beri Efek Jera

Untuk hukuman mati sendiri, kata Kurnia, ICW menitikberatkan pada dua hal. Pertama, praktik itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kedua, sampai saat ini, belum ditemukan adanya korelasi konkret pengenaan hukuman mati dengan menurunnya jumlah perkara korupsi di suatu negara.

ICW berpandangan, untuk saat ini, lebih baik fokus perhatian diletakkan pada penanganan perkaranya saja.

"Misalnya, untuk perkara yang menjerat Juliari, alih-alih mengenakan Pasal terkait Kerugian Negara, sampai saat ini saja KPK seperti enggan atau takut untuk memproses atau memanggil beberapa orang yang sebenarnya berpotensi kuat menjadi saksi," kata Kurnia.

"Maka dari itu, daripada berbicara mengenai tuntutan hukuman mati, lebih baik pemerintah mendorong agar KPK berani untuk membongkar tuntas dua perkara tersebut," ucap dia.

Baca juga: Edhy Prabowo Dinilai Wamenkumham Layak Dihukum Mati, Gerindra: Jangan Spekulasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X