Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi di Lingkungan KPK Dimulai, Vaksin Pertama Diberikan untuk Dewan Pengawas dan Kedeputian

Kompas.com - 18/02/2021, 10:50 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati mengatakan, Dewan Pengawas dan sejumlah Kedeputian di lingkungan KPK akan mendapatkan vaksinasi pertama.

Adapun pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan KPK dimulai hari ini, Kamis (18/2/2021).

"Untuk hari ini, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Dewan pengawas, dan sekretariat Dewan Pengawas," kata Ipi kepada Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Mekanisme Pendaftaran Vaksinasi Tahap 2 untuk Petugas Publik Wilayah Jakarta

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 ini sebagai upaya percepatan pengendalian dan penanganan Covid-19 berkelanjutan dilingkungan KPK.

"Pemberian vaksin dilakukan terhadap seluruh insan KPK, tahanan, para jurnalis dan pihak eksternal lain yang berada di lingkungan KPK," kata Ali

Ali mengatakan pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK dimulai dari hari ini sampai dengan 23 Februari 2021.

"Bertempat di Gedung Juang KPK jam 09.00 sampai dengan 17.00 WIB," ucap Ali.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan KPK Dimulai, termasuk untuk Tahanan dan Jurnalis

Sebelumnya, KPK Firli Bahuri memastikan semua pegawai KPK akan mendapatkan vaksin Covid-19.

"Kami sampaikan juga bahwa semua pegawai KPK akan mendapatkan vaksin Covid-19. KPK minggu depan akan melakukan sosialisasi vaksin dan vaksinasi kepada semua pegawai KPK," kata Firli, Jumat (15/1/2021).

Firli menuturkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap untuk pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan pegawai KPK.

Ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait vaksinasi bagi pegawai KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com