Kompas.com - 18/02/2021, 10:21 WIB
Farouk Muhammad saat menjabat Wakil Ketua DPD KOMPAS.com/IhsanuddinFarouk Muhammad saat menjabat Wakil Ketua DPD
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Inspektur Jenderal (Purn) Farouk Muhammad Saleh akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

Upacara pemakaman rencananya digelar pada Kamis (18/2/2021) siang ini.

"Rencana akan dimakamkan siang ini di TMP Kalibata," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dihubungi.

Baca juga: Polri Sampaikan Dukacita Atas Wafatnya Mantan Kapolda NTB Farouk Muhammad

Rusdi mengatakan, Farouk meninggal dunia karena sakit. Menurut informasi, Farouk meninggal pada dini hari tadi.

"Meninggal karena sakit," tuturnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan dukacita atas wafatnya Farouk. Dia mengatakan, Farouk merupakan putra terbaik Polri.

"Turut berdukacita atas meninggalnya almarhum. Almarhum adalah putra terbaik Polri. Semoga husnul khatimah," kata Argo.

Farouk meninggal dunia di usia 71 tahun. Ia lahir di Bima, 17 Oktober 1949.

Baca juga: Eks Kapolda NTB Farouk Muhammad Meninggal Dunia

Ia menempuh pendidikan di Akabri Kepolisian, Magelang pada 1969 sampai 1972. Selain pernah menjabat Kapolda NTB pada 2001, Faoruk juga pernah menjadi Kapolda Maluku pada 2001-2002.

Farouk juga merupakan mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan pernah menjabat Wakil Ketua DPD pada 2014-2017.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X