Kompas.com - 18/02/2021, 10:12 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021) KOMPAS.COM/IKA FITRIANAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantor Taman Wisata Candi Borobudur, Rabu (17/2/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan untuk memperbanyak masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meskipun PKH merupakan salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan namun KPM PKH didorong untuk bisa segera lulus dari program tersebut.

Definisi lulus yang dimaksud adalah kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat.

"Yang paling penting sekarang bagaimana kita memperbanyak jumlah lulusan (KPM PKH graduasi mandiri) dan mempercepat," ujar Muhadjir saat mengunjungi Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Kebon Sari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

Muhadjir mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberi pelatihan dan bimbingan usaha bagi KPM PKH.

Dengan demikian, apabila usaha mereka maju dan berkembang, maka kepesertaan PKH-nya pun bisa dicabut.

"Kemudian digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau yang lain," kata dia.

Selain mendapatkan bantuan sosial, KPM PKH juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keluarga di beberapa bidang.

Baca juga: Tak Dapat BLT PKH? Cek, Apakah Memenuhi Syarat dan Kriteria Penerima Ini

Antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,  kesejahteraan sosial, dan ekonomi, termasuk program komplemen pemberdayaan.

Muhadjir menilai intervensi paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui jalur pendidikan.

Salah satunya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas sosial bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang.

Mereka memberikan bimbingan belajar kepada anak dari KPM PKH yang duduk di kelas XII SMA/SMK sederajat agar siap masuk ke perguruan tinggi.

"Ini satu langkah yang bagus, bisa dicontoh oleh perguruan tinggi lain untuk memberikan bimbingan kepada putra-putri keluarga penerima PKH. Saya kira bagus ini dan sudah ada beberapa yang kuliah, lulus, dan mendapatkan KIP kuliah juga," kata dia.

Baca juga: Muhadjir: Eksploitasi Alam yang Salah Jadi Salah Satu Penyebab Banjir di Kalsel

Adapun selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga memberikan intervensi berupa aturan relaksasi subsidi bunga KUR.

"Harapannya, dapat membantu penerima PKH dalam mengembangkan usaha. Tapi ya kita harapkan mereka tidak usah disubsidi sudah jalan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X