Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Jokowi Tak Tahu-menahu soal Kudeta di Demokrat

Kompas.com - 18/02/2021, 08:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mendapat sinyal bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu-menahu adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) yang menurut AHY diduga melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Hal itu disampaikan AHY dalam pesan kepada pengurus tingkat pusat dan daerah serta semua kader Partai Demokrat, Rabu (17/2/2021).

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY dalam pesan tersebut.

Baca juga: Soal Kudeta di Partai Demokrat, AHY: Bapak SBY di Belakang Kita

AHY pun menyatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup baik.

Ia mengatakan, memang ada pihak yang ingin memecah belah hubungan baik antara Jokowi dan SBY dengan menggulirkan isu kudeta di Partai Demokrat.

"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik, tetapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.

Menurut AHY, ia masih terus memantau dan menerima laporan dari para kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat.

Ia menuturkan, awalnya para pelaku gerakan berusaha memengaruhi para pemilik suara dengan memengaruhi pengurus DPD dan DPC serta para mantan pengurus.

Lalu, kata AHY, para pelaku gerakan mengeklaim telah mengumpulkan puluhan bahkan ratusan suara untuk dapat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB), padahal hanya tipuan.

Baca juga: AHY: Jangan Nodai Partai dengan Para Pengkhianat

Kemudian, para pelaku gerakan menggunakan alasan KLB karena faktor internal. Padahal, AHY menegaskan, persoalan itu adalah persoalan eksternal.

"Yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai capres 2024 dengan jalan menjadi Ketua Umum PD melalui KLB," ujar AHY.

Diberitakan sebelumnya, AHY menyebut ada sejumlah pihak yang hendak melengserkannya dari kursi ketua umum Partai Demokrat dengan menggelar KLB.

Beberapa pihak yang disebutnya diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat, yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB.

Baca juga: Bantah Kudeta di Demokrat, Moeldoko: Saya Orang Luar Enggak Punya Apa-apa

Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com