Agus Rahardjo: Undang-Undang Memungkinkan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dihukum Mati, jika...

Kompas.com - 17/02/2021, 21:30 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Publik Hearing yang dihadiri perwakilan beberapa pimpinan universitas di Kendari, lembaga kemahasiswaan, tokoh masyarakat, KPUD, Bawaslu, instansi pemerintah serta perwakilan tokoh pemuda itu membahas rencana revisi Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Kepada Daerah 2020, karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan.  ANTARA FOTO/Jojon/ama.  

ANTARA FOTO/JOJONKetua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Publik Hearing yang dihadiri perwakilan beberapa pimpinan universitas di Kendari, lembaga kemahasiswaan, tokoh masyarakat, KPUD, Bawaslu, instansi pemerintah serta perwakilan tokoh pemuda itu membahas rencana revisi Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Kepada Daerah 2020, karena terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait dengan pengawas pemilihan. ANTARA FOTO/Jojon/ama.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menanggapi wacana tuntutan hukuman mati untuk dua mantan menteri, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Edhy Prabowo merupakan tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari Batubara tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Agus menilai tindak pidana korupsi yang diperbuat kedua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju itu layak diganjar dengan hukuman mati.

Hal ini, kata dia, karena praktik korupsi yang mereka lakukan saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Agus dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (17/2/2021).

Agus menilai, hukuman mati terhadap keduanya bisa menjadi efek jera yang efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pejabat negara lain agar praktik korupsi tidak kembali terulang.

"Mungkin pertimbangan penting lainnya, efek pencegahan, karena hukuman mati akan membuat orang takut/jera melakukan korupsi (deterrent effect)," ucap Agus.

Baca juga: Edhy Prabowo Dinilai Wamenkumham Layak Dihukum Mati, Gerindra: Jangan Spekulasi

Tak hanya itu, Agus bahkan mendorong agar kedua tersangka ini bisa dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebab, belakangan ini mulai terkuak adanya pihak-pihak lain yang ikut menikmati uang hasil korupsi kedua mantan Menteri Jokowi itu.

"Hukuman maksimal lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan," tegas Agus.

Sebelumnya, Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, kedua mantan Menteri itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Eddy Hiariej, sapaan Wamenkumham, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi" yang ditayangkan secara daring di akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (16/2/2021).

"Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," ucap Eddy

Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

Baca juga: Wamenkumham Sebut Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Hukuman Mati

"Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor," tutur Eddy Hiariej.

Adapun ancaman hukuman mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Setujui Edhy dan Juliari Dihukum Mati, Mantan Ketua KPK: Bisa Buat Orang Takut Korupsi"



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Nasional
Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

Nasional
Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X