Kemenkes: 18 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Akan Distribusikan untuk Vaksinasi Tahap Dua

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya akan mendistribusikan 18 juta dosis vaksin untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Ia mengatakan, 18 juta dosis vaksin Covid-19 tersebut akan mulai didistribusikan pada tahap awal sebanyak 7,5 juta dosis vaksin.

"Kemudian, hampir 11 juta dosis vaksin di minggu pertama di bulan Maret," kata Maxi dalam diskusi secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Kemenkes: Ada 10.000 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Pedagang Tanah Abang Hari Ini

Maxi mengatakan, seiring dengan didistribusikannya vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma, pemerintah juga menunggu 4,6 juta dosis vaksin AstraZeneca asal Inggris.

Namun, kata dia, vaksin Covid-19 AstraZeneca masih menunggu pengiriman data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Selalu vaksin itu selalu ada (EUL) WHO, kemudian BPOM itu yang selalu berperan, kalau BPOM sudah memberikan EUA berarti data-data yang semua sudah dikaji oleh BPOM," ujarnya.

Lebih lanjut, Maxi mengatakan, Kemenkes akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk menjamin mutu, kualitas dan keamanan vaksin saat disebar ke daerah-daerah.

"Saya kira itu akan menjamin ya ketersediaan vaksin melalui distribusi yang baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui menggelar vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Rabu, (17/2/2021).

Sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta lansia, dan 16,9 juta untuk pekerja pelayanan publik.

Baca juga: Suntik Vaksin Covid-19 ke Wapres, Dokter Kepresidenan Mengaku Agak Grogi

Adapun kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan dan lansia di atas 60 tahun.