Kompas.com - 17/02/2021, 19:29 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network ( Safenet) Damar Juniarto mempertanyakan maksud Presiden Joko Widodo yang mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Damar mengaku tak mengetahui maksud dari pernyataan Presiden. Apakah merevisi pasal-pasal karet atau sekadar merevisi perilaku kepolisian dalam mengimplementasikan UU ITE tersebut.

Sebab Damar menilai saat ini belum ada komitmen yang jelas dari dua kementerian terkait dengan wacana revisi UU ITE, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

“Saya sarankan kita pertanyakan kembali pada yang mengusulkan, apa sebenarnya bayangan Pak Jokowi terhadap wacana UU ITE ini. Yang direvisi pasal-pasalnya yang kemudian direvisi dengan mengeluarkan pedoman-pedoman, atau yang direvisi perilaku kepolisian dalam mengimplementasikan UU tersebut?” ujar Damar pada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Di Tengah Wacana Revisi, Pemerintah Siapkan Pedoman Interpretasi Resmi UU ITE

Damar mengatakan, jika Kepala Negara hanya ingin melakukan revisi UU ITE dari sisi implementasi atau menitikberatkan pada pembenahan penafsiran UU tersebut oleh pihak kepolisian, itu tidak akan menyeleasikan masalah yang ada.

“Ini pola pikir yang jamak di kalangan pemerintah, menyalahkan pada kepolisian, polisinya tidak mampu menafsirkan, polisi membiarkan adanya kriminalisasi, kalo salahnya kepolisian kenapa kasus-kasus yang dianggap melanggar UU ITE diputus bersalah dalam pengadilan?” katanya.

Damar menilai seharusnya wacana revisi UU ITE ini befokus pada hal yang esensial yakni keberadaan pasal-pasal karet yang multitafsir.

Ia mencontohkan dua kasus hukum dengan pasal-pasal karet yang bermasalah pada UU ITE yang sempat menjerat Prita Mulyanasari dan Baiq Nuril.

“Misalnya kasus Baiq Nuril, itu sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, tapi kenapa Presiden kemudian memberi amnesti kalau kemudian yakin tidak ada yang keliru," kata Damar. 

"Lalu kasus Prita misalnya, itu menunjukan ada yang bermasalah, bukan sekadar pada proses penegakan Undang-Undangnya, tapi akar dan muaranya, serta dampak yang ditumbulkan dari pasal-pasal karet itu,” lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.