Wakil Ketua MPR Nilai RUU Pekerja Rumah Tangga Harus Disahkan demi Kemanusiaan

Kompas.com - 17/02/2021, 18:11 WIB
Unjuk rasa pekerja rumah tangga memperingati Hari Perempuan Internasional di Jakarta, Minggu (8/3/2015). KOMPAS/HERU SRI KUMOROUnjuk rasa pekerja rumah tangga memperingati Hari Perempuan Internasional di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) harus segera disahkan.

Sebab, kata dia, apabila berbicara tentang nasib PRT, maka yang dibicarakan adalah tentang pemenuhan hak dan perlindungan warga negara.

"Itu dasar yang paling utama dan perlu sekali dibangun kesadaran bahwa RUU ini harus segera kita golkan dan mendapat perhatian yang besar dari semua elemen bangsa," ujar Lestari di acara diskusi bertajuk Tarik Ulur Nasib RUU Pekerja Rumah Tangga secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Ini Alasan Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU Perlindungan PRT

Lestari mengatakan, saat ini memang banyak argumentasi tentang hak-hak pekerja yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Namun, kata dia, UU tersebut tidak melindungi para pekerja rumah tangga.

Dalam konteks sosial dan budaya, Lestari menilai hubungan antara PRT dengan majikan memiliki keunikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Antara lain, ada yang hubungannya pekerja dan pemberi kerja, adapula yang kekerabatan.

"Saya tidak mengatakan ketidakjelasan, tetapi keunikan yang terjadi ini menimbulkan banyak masalah yang berdampak kepada kondisi para pekerja itu sendiri," kata dia.

Baca juga: Hari PRT Nasional, Komnas Perempuan Rekomendasikan Ini ke DPR dan Pemerintah...

Oleh karena itu, kata Lestari, apabila pembahasan RUU tersebut semakin lama ditunda pembahasannya maka hal tersebut sama dengan mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

Lestari mengatakan, polemik pun pasti akan tercipta termasuk tentang bagaimana posisi pekrja, pemberi kerja, pemodal, dan apa saja kewajibannya menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Tanggung jawab ini bukan semata-mata hubungan antara majikan dan pekerja tapi berbicara mengenai kemanusiaan," ucap dia.

Adapun RUU PRT sudah diajukan sejak tahun 2004 dan beberapa kali masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). RUU tersebut terdiri atas 12 bab dan 34 pasal.

Namun hingga saat ini, RUU PRT masih mangkrak pembahasannya sehingga belum juga disahkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X