Dana Rp 9 Miliar Pembangunan Museum SBY Dipersoalkan, Wasekjen Demokrat: Tak Patut Dijadikan Isu

Kompas.com - 17/02/2021, 17:19 WIB
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono YouTube/Sekretaris KabinetPresiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Demokrat menilai, isu dana bantuan Rp 9 miliar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani di Pacitan semestinya tidak dipersoalkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, hal itu mestinya dinilai sebagai apresiasi pemerintah atas berdirinya sebuah museum di daerah tersebut.

"Soal bantuan pembangunan sebuah museum bukan suatu hal yang patut dijadikan sebuah 'isu' namun justru suatu kewajiban sekaligus apresiasi pemerintah pada berdirinya suatu museum, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah," kata Renanda dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Disebut Berikan Dana Hibah Rp 9 M untuk Museum SBY, Pemprov Jatim: Memang Ada...

Renanda menuturkan, ketentuan soal bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan museum tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

Pasal 50 Ayat (1) PP tersebut menyatakan, pemerintah atau pemerintah darah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap orang atau masyarakat hukum yang memiliki museum.

Dalam Pasal 50 Ayat (2), disebutkan bahwa bantuan pendanaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan museum, revitalisasi museum, dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Renanda pun mencontohkan, pada tahun 2015, Pemerintah Pusat menjanjikan bantuan Rp 9 miliar untuk kelanjutan proyek pembangunan Museum Keris Solo.

Baca juga: Soal Bantuan Dana Rp 9 M untuk Museum SBY, Bupati Pacitan: Uangnya Belum Diserahkan

Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar mengajukan bantuan anggaran dari dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN untuk Museum Bung Karno.

Oleh sebab itu, Renanda menegaskan bahwa bantuan yang diberikan untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani semestinya tidak dipersoalkan.

Ia menambahkan, pembangungn Museum SBY dan Galeri Ani diharapkan dapat menjadi wahana pengenalan sejarah yang akan bermanfaat bagi para pengunjung.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.