Selain UU ITE, Presiden Diminta Selesaikan Persoalan Kebebasan Berpendapat

Kompas.com - 17/02/2021, 16:07 WIB
Petugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo (kiri) sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut sebagai lanjutan vaksinasi tahap pertama 13 Januari 2021 . ANTARA FOTO/HO/SETPRES/LUKASPetugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo (kiri) sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Penyuntikan dosis kedua vaksin Covid-19 ke Presiden Joko Widodo tersebut sebagai lanjutan vaksinasi tahap pertama 13 Januari 2021 .

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) menilai Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah (PR) lain, di samping berencana merevisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, PR yang harus diselesaikan Presiden adalah memperbaiki kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Sebenarnya pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang digital atau daring. YLBHI mencatat ada 351 (tahun 2020) kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Berdasarkan data YLBHI, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Kemudian Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua.

Deretan kasus ini didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.

Baca juga: Baleg Nilai Revisi UU ITE Sangat Mungkin Masuk Prolegnas Prioritas 2021


Secara lebih rinci, terdapat pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan sebanyak 26 persen, pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa sebanyak 25 persen, dan pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital sebanyak 17 persen.

Selanjutnya, pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi sebanyak 16 persen dan pelanggaran terhadap data pribadi sebesar 16 persen.

Isnur menuturkan, berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini berakar dari sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU.

Di antaranya, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X