Dirjen Otda Minta Kemenkumham Percepat Kajian Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

Kompas.com - 17/02/2021, 15:23 WIB
Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif di Markas Polda NTT, Jumat (5/2/2021). Bawaslu menyatakan Orient P Riwu Kore sebagai warga negara AS menyusul adanya konfirmasi dari kedutaan besar AS setelah pleno penetapan menjadi Bupati Sabu Raijua. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aww. ANTARA FOTO/Kornelis KahaBupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif di Markas Polda NTT, Jumat (5/2/2021). Bawaslu menyatakan Orient P Riwu Kore sebagai warga negara AS menyusul adanya konfirmasi dari kedutaan besar AS setelah pleno penetapan menjadi Bupati Sabu Raijua. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempercepat pengkajian status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, kepastian status Orient diperlukan agar bisa cepat mengambil keputusan dan melantik Bupati Sabu Raijua.

"Kita kemarin sampai pada titik meminta kepada Kumham untuk mempercepat penelitian, karena ketika menentukan status kewarganegaraan Kemenkumham harus melakukan penelitian dulu," kata Akmal dal konferensi persnya, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Bawaslu Minta Mendagri Tak Lantik Bupati Sabu Raijua Terpilih Orient Riwu Kore

Akmal mengatakan, Kemendagri masih menunggu hasil kajian dari Kemenkumham terkait status kewarganegaraan Orient. Ia mengaku akan menunggu hasil kajian tersebut hingga akhir Februari 2021.

"Nanti ketika selesai semua kebijakan tanggal 26 kita pelantikan, ternyata keputusan belum hadir dari Kemenkuham kita akan rapat lagi kita ambil keputusan 25 Februari apakah diikutkan atau tidak," ujar dia.

Akmal menuturkan, masa jabatan Bupati Sabu Raijua berakhir pada 17 Februari 2021. Namun karena ada masalah kewarganegaraan ganda Orient sehingga bupati terpilih tidak bisa langsung dilantik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara ntuk menghindari kekosongan hukum pihaknya sudah mengirimkan surat untuk menunjuk pelaksana harian (Plh).

"Merujuk pada surat kami tanggal 4 Februari kemarin sementara Plh dulu," ucap Akmal.

Sebelumnya, Orient Patriot Riwu Kore disebut berstatus warga negara Amerika Serikat (AS).

Hal itu terungkap setelah oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menerima surat balasan dari Kedubes Amerika di Jakarta.

Baca juga: Pengkajian Status WN Orient Riwu Belum Rampung, Kemendagri Tunjuk Plh Bupati Sabu Raijua

"Kami sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Kami tanya apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika, dan informasi dari sana benar Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat,” ungkap Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagihuma.

Orient diketahui juga memiliki dua paspor yakni paspor Indonesia dan paspor AS. Ia berdalih mendapatkan paspor AS tanpa melepas status kewarganegaraan Indonesia.

Kini Kemendagri dan Kemenkumham sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X