Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Masyarakat Dukung Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi

Kompas.com - 17/02/2021, 14:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah harus didukung masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

Terlebih, Ma'ruf menuturkan, pemerintah sudah menggunakan tiga pendekatan untuk dalam upaya penanganan pandemi, yakni protokol kesehatan, pembatasan mobilitas masyarakat hingga ke skala mikro, serta vaksinasi.

"Semua harus mendukung upaya-upaya ini. Begitu juga penanggulangan akibat-akibat pandeminya," kata Ma'ruf, dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi, dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Divaksin, Menkes Berharap Warga Lansia Termotivasi

Dalam menangani dampak pandemi, kata Ma'ruf, pemerintah menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos), menggunakan dana stimulus dan memberikan anggaran besar pada 2020 maupun 2021.

Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, pembatasan dan vaksinasi.

"Sebab kalau masalah pandemi ini bisa kita atasi, pasti ekonomi kita akan naik. Kenapa ekonomi kita belum bisa bangkit? Karena kepercayaan para pengusaha belum pulih karena masih ada pandemi," tutur Ma'ruf.

"Oleh karena itu, pandeminya harus kita selesaikan ekonominya akan naik. Ini harus didukung semua pihak," lanjut dia.

Baca juga: Usai Divaksin, Wapres Ajak Warga Lansia Tak Takut Ikut Vaksinasi Covid-19

Selain itu, Ma'ruf juga mengakui bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah banyak mendapatkan kritik.

Namun ia meminta agar kritik yang disampaikan itu tidak boleh memprovokasi.

Ma'ruf mengatakan, beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa.

"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi artinya membuat orang tidak percaya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mencontohkan provokasi dalam kritik yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

Antara lain, ajakan agar jangan mau divaksin, tidak perlu menggunakan masker, dan tidak perlu menaati pembatasan.

"Kalau rakyat diprovokasi tidak patuh, sasaran yang sudah kami siapkan pasti tidak akan berhasil (upaya penanganan)," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com