Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal, Selama Tak Mengancam

Kompas.com - 17/02/2021, 11:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa sikap mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama tidak memunculkan ancaman.

Selain itu, kritik tersebut juga disampaikan sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada.

Menurut Ma'ruf, harus dibedakan antara memberikan kritik yang sehat dengan tindakan yang ingin melakukan suatu perubahan di dalam negara dengan cara yang tidak konstitusional dan tidak demokratis.

"Perubahan dengan konstitusional demokratis ada salurannya, tapi kalau memberikan kritik bersikap agak kritis terhadap pemerintah saya kira mungkin itu tidak (radikal) sepanjang tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang bisa mengancam," kata Ma'ruf dalam wawancaranya di televisi, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Contohkan Kritik Baik, Ingatkan soal Penanganan Pandemi Tanpa Provokasi

Ma'ruf mengakui bahwa sering kali terjadi ketika seseorang bersikap kritis terhadap pemerintah malah dianggap radikal.

Menurut dia, hal tersebut perlu diluruskan dengan penjelasan yang lebih konkret.

Namun apabila kritik tersebut dianggap melanggar, kata dia, ada aturan dan ketentuan hukum tersendiri yang bisa menindaknya.

"Misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Bisa radikal bisa juga tidak, tapi melanggar aturan yang ada," kata dia

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Akan Dilakukan Bertahap ke Semua Pasar di Jabodetabek

Ma'ruf juga memastikan bahwa pemerintah tidak tertutup atas kritik dari masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, bahkan sudah menegaskan hal tersebut.

Ia mengaku beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa ini.

Salah satunya terkait dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi, artinya membuat orang tidak percaya," ucap Ma'ruf Amin.

"Misalnya jangan mau divaksin tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu menaati pembatasan. Kalau rakyat diprovokasi tidak patuh, sasaran yang sudah kami siapkan pasti tidak akan berhasil," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Anggota Polri Profesional dan Berintegritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com