Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kritik Pemerintah Bukan Tindakan Radikal, Selama Tak Mengancam

Kompas.com - 17/02/2021, 11:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa sikap mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama tidak memunculkan ancaman.

Selain itu, kritik tersebut juga disampaikan sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada.

Menurut Ma'ruf, harus dibedakan antara memberikan kritik yang sehat dengan tindakan yang ingin melakukan suatu perubahan di dalam negara dengan cara yang tidak konstitusional dan tidak demokratis.

"Perubahan dengan konstitusional demokratis ada salurannya, tapi kalau memberikan kritik bersikap agak kritis terhadap pemerintah saya kira mungkin itu tidak (radikal) sepanjang tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang bisa mengancam," kata Ma'ruf dalam wawancaranya di televisi, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Wapres Contohkan Kritik Baik, Ingatkan soal Penanganan Pandemi Tanpa Provokasi

Ma'ruf mengakui bahwa sering kali terjadi ketika seseorang bersikap kritis terhadap pemerintah malah dianggap radikal.

Menurut dia, hal tersebut perlu diluruskan dengan penjelasan yang lebih konkret.

Namun apabila kritik tersebut dianggap melanggar, kata dia, ada aturan dan ketentuan hukum tersendiri yang bisa menindaknya.

"Misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Bisa radikal bisa juga tidak, tapi melanggar aturan yang ada," kata dia

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Akan Dilakukan Bertahap ke Semua Pasar di Jabodetabek

Ma'ruf juga memastikan bahwa pemerintah tidak tertutup atas kritik dari masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, bahkan sudah menegaskan hal tersebut.

Ia mengaku beberapa kritik yang disampaikan belakangan ini sangat bagus untuk memperbaiki bangsa ini.

Salah satunya terkait dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Kemarin yang kritisi bagus sekali apa yang tidak baik, tapi jangan memprovokasi, artinya membuat orang tidak percaya," ucap Ma'ruf Amin.

"Misalnya jangan mau divaksin tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu menaati pembatasan. Kalau rakyat diprovokasi tidak patuh, sasaran yang sudah kami siapkan pasti tidak akan berhasil," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Anggota Polri Profesional dan Berintegritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com