Kompas.com - 17/02/2021, 10:03 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI secara online, Selasa (7/4/2020) Kementerian Komunikasi dan Indonesia RIMenteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI secara online, Selasa (7/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, pemerintah akan segera menyusun pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Kominfo akan membuat pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Melihat Lagi Revisi UU ITE pada 2016 yang Tak Cabut Pasal-pasal Karet...

Dalam arahannya, Presiden menghendaki agar implementasi UU ITE berjalan adil.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap pasal-pasal yang bisa dimaknai secara multitafsir.

Jika UU ITE tak memenuhi prinsip keadilan, terbuka peluang untuk merevisinya.

Namun, kata Johnny, yang perlu segera disiapkan saat ini adalah pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Hal ini demi menjamin kesamaan penafsiran terhadap UU tersebut.

"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati," ujarnya.

Baca juga: Soal Wacana Revisi UU ITE, Jubir Jokowi: Belum Dapat Konfirmasi Waktu

Johnny mengatakan, Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang kerap dianggap sebagai pasal karet atau multitafsir sudah beberapa kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasilnya, MK selalu menyatakan bahwa pasal tersebut konstitusional dan tak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pada prinsipnya, lanjut Johnny, semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

UU ITE dibentuk berdasarkan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Baca juga: UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril

Jaminan terhadap keadilan dalam UU ITE diklaim telah diupayakan pemerintah. Namun, jika dalam pelaksanaannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, terbuka peluang revisi UU ITE untuk kedua kalinya.

"Kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," kata Johnny.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X