Kompas.com - 17/02/2021, 08:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta agar kelompok rentan diprioritaskan dalam penanganan virus corona.

Ia mengimbau supaya masyarakat, khususnya yang tergabung dalam posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan, bahu-membahu mengurangi potensi penularan virus corona pada kelompok ini.

"Kami mengajak masyarakat untuk saling bergotong-royong, khususnya posko setempat yaitu aparat desa dan mitra desa seperti Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat untuk melakukan upaya antisipatif memprioritaskan populasi rentan dalam mengurangi potensi penularannya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Satgas: Kemungkinan Besar Kasus Covid-19 Menurun Beberapa Pekan ke Depan

Wiku mengungkap, kelompok rentan bisa berasal dari masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu populasi binaan.

Populasi ini umumnya tinggal di ruangan yang terbatas atau tertutup seperti lansia di panti jompo, anak-anak di panti asuhan, dan narapidana di penjara.

Kelompok tersebut memiliki tingkat mobilitas yang minim, tetapi hidup bersamaan dalam jarak yang sangat dekat.

Wiku menyebut, akhir-akhir ini ditemukan beberapa klaster Covid-19 di panti sosial di DKI Jakarta dan pesantren di Tasikmalaya.

"Saat ada kasus aktif (Covid-19) di sekitar mereka dengan mudahnya virus menyebar dari orang ke orang dan akan menimbulkan klaster," ujar dia.

Baca juga: Akhir Februari, 7,5 Juta Dosis Vaksin Bio Farma Diberikan ke Masyarakat

Selain populasi binaan, kelompok yang dinyatakan rentan tertular Covid-19 oleh World Health Organization (WHO) ialah warga lanjut usia (lansia), penderita komorbid atau yang memiliki penyakit bawaan, perempuan hamil, pekerja sektor informal, anak-anak, hingga penyandang disabilitas, dan penderita HIV positif.

Pada prinsipnya, kata Wiku, kerentanan suatu populasi terhadap Covid-19 akan semakin meningkat jika tempat tinggal kelompok tersebut tidak layak.

Kemudian, akses terhadap air bersih dan lingkungan sehat rendah, aktivitas sosial dan ekonomi tinggi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan rendah.

Faktor lainnya yakni terjadi kerentanan bahan pangan dan malnutrisi, berada pada lingkungan konflik bersenjata dan kekerasan, hingga bagian dari komunitas marginal dan minoritas.

Oleh karena itu, Wiku meminta agar kelompok rentan diprioritaskan di antaranya melalui promosi kesehatan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing populasi serta penyediaan fasilitas dan prasarana kesehatan yang mendukung.

Baca juga: Minta Warga Tak Ragukan Vaksin Covid-19, Satgas: Jangan Khawatir Efek Samping

Jika ditemukan kasus positif Covid-19, perlu dilakukan pengendalian berdasarkan tingkat risiko penularan di wilayah setempat.

"Kita tentunya semua berharap bahwa usaha kita untuk melaksanakan intervensi yang spesifik dan semakin ketat dengan hulu atau sumber penularan akan semakin mempercepat pendeteksian dini dan upaya pencegahan kasus sehingga klaster seperti ini dapat dicegah," kata Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.