Kompas.com - 16/02/2021, 18:29 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa pemilihan hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Mulyadi dan Ali Mukhni.

Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (16/2/2021).

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman.

Baca juga: MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilkada untuk 30 Perkara, Ini Wilayahnya

Dalam kesempatan yang sama, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan alasan mengapa permohonan ini tidak diterima.

Ia mengatakan, hal itu dikarenakan tidak ada bukti yang meyakinkan majelis bahwa ada korelasi antara hasil pemilihan dengan penetapan Mulyadi sebagai tersangka pelanggaran pemilu.

"Lagipula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi-saksi pemohon di tingkat kabupaten/kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat," ujar Wahiduddin.

Wahiduddin menambahkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 persen x 2.241.292 total suara sah sehingga totalnya menjadi 33.619 suara.

Baca juga: Saat Gugatan Akhyar-Salman Digugurkan MK dan Bobby-Aulia Raih Suara Terbanyak Pilkada Medan...

Sementara perolehan suara pemohon adalah 614.477 suara. Adapun, perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 726.853 suara.

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 726.853 suara dikurang 614.477 suara sama dengan 112.376 suara (5,01 persen) atau lebih banyak dari 33.619 suara.

Oleh karena itu, MK menilai Mulyadi-Mukhni tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

UPDATE 14 April: Bertambah 124, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 42.906 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Bertambah 5.656, Kini Ada 1.583.182 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 14 April: 10.457.337 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.550.906 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Rizieq ke Bima Arya: Kok Tega Mengatakan Saya Bohong?

Nasional
Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media Netizen Indonesia

Nasional
KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Nasional
Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Nasional
Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Nasional
Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Nasional
Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X