Mensesneg Bantah Penolakan Revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk Halangi Anies

Kompas.com - 16/02/2021, 17:23 WIB
Mensesneg Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora menggantikan Imam Nahrawi.  ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMensesneg Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora menggantikan Imam Nahrawi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah tudingan yang menyebut bahwa penolakan pemerintah terhadap revisi UU Pemilu dan UU Pilkada bertujuan untuk menghalangi langkah politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menyebut, sikap pemerintah ini sama sekali tak berkaitan dengan Anies.

"Nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," kata Pratikno melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Pratikno mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dibentuk pada 2016 lalu. Kala itu, Anies masih duduk di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Jika Pilkada 2024, Anies Akan Kehilangan Momentum atau Dirindukan?

Dalam UU Pilkada diamanatkan bahwa Pilkada digelar secara serentak di seluruh daerah pada tahun 2024 bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Menurut Pratikno, aturan itu dibuat tanpa maksud menghambat langkah politik pihak tertentu.

"Justru jangan dibalik-balik juga, jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu," ujarnya.

Pratikno juga menyebut bahwa sikap pemerintah terhadap UU Pemilu dan Pilkada tak berkaitan dengan rencana politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Saat UU Pilkada dibuat, Gibran tengah mengembangkan bisnisnya dan belum punya rencana terjun ke politik.

"Mungkin nggak kebayang juga kan maju Wali Kota pada waktu itu," kata Pratikno.

Baca juga: Ditanya soal Pilkada DKI, Anies: Kami Urus Covid-19 Dulu

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X