Benny Harman: Bubarkan Cyber Army yang Bikin Rakyat Takut Sampaikan Kritik

Kompas.com - 16/02/2021, 16:39 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan pasukan siber atau cyber army istana karena dinilai telah membuat rakyat takut menyampaikan pendapat dan kritik.

"Bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan," kata Benny saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Hal itu disampaikan Benny saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jokowi yang mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.

Baca juga: Soal Revisi UU ITE, Waketum Demokrat: Jika Jokowi Serius, Wujudkan Segera

Ia mengatakan, saat ini rakyat takut mengkritik kebijakan pemerintah karena khawatir ditangkap dengan dasar UU ITE.

Anggota Komisi III DPR itu pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silahkan wujudkan segera," ujar Benny.

Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, Benny juga meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.

"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin bapak senang," kata dia.

Baca juga: Demokrat: Jokowi Mungkin Minta Pendukungnya Introspeksi dan Aktif Mengkritik

Adapun sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah tidak memiliki buzzer atau pendengung untuk membela kebijakan pemerintah.

Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis di mana setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X