Kompas.com - 16/02/2021, 15:01 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024. DOK. Azka/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengusulkan agar anggaran dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hal itu, kata Azis, penting dilakukan mengingat tidak semua partai memiliki anggaran dana saksi cukup besar untuk keseluruhan.

“Ini untuk efisiensi partai politik (parpol) dan mencegah terjadinya perbedaan antara partai besar dan kecil. Jangan sampai ada partai yang tidak punya saksi karena tidak sanggup membayar,” kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Selain mengusulkan anggaran dana saksi dalam APBN 2024, Azis juga menyinggung tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai batas usia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Baca juga: Guru Honorer Unggah Foto Gaji Rp 700.000, DPR Soroti Tingkat Kesejahteraan yang Rendah

Ia menilai, batas usia KPPS perlu dirombak guna mencegah terjadinya kelelahan. Sebab, jarak penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berhimpitan seringkali berimbas pada fisik dan waktu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Biasanya petugas KPPS di daerah ya itu-itu saja. Saya berharap batas usia maksimal petugas KPPS 45 tahun dan terendah tetap di usia 20 tahun,” saran Azis.

Azis memaparkan, pada Pilkada serentak 2020, usia terendah 20 tahun dan maksimal usia 50 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Di sisi lain, Azis mengapresiasi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mempersiapkan skema simulasi dan penjadwalan proses Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Pimpinan DPR: Kita Jenuh dengan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Ia berharap, skema simulasi tersebut dapat diterapkan KPU melalui sosialisasi masif sejak dini.
“Hal itu guna memudahkan masyarakat serta pihak terkait agar bisa lebih memahami proses pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut berharap bahwa KPU bisa berkaca dari kekurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2019. Dengan memperkecil kekurangan, Azis yakin, kesalahan tidak akan terulang pada Pemilu 2024.

“Dari sisi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada serentak pada 2024 nanti sangat berhimpitan dan menguras tenaga. KPU harus mempersiapkan kebutuhan personel penyelenggara, baik secara fisik, mental, dan teknologi,” katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Perpanjangan PPKM, Anak-anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Mal, Berlaku di 4 Wilayah Ini

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Baru WFH dan WFO Perkantoran

Nasional
Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Wapres Ingin Ada Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dan Besar

Nasional
UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

Nasional
Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Restoran-Kafe di Daerah PPKM Level 3 Boleh Dine In hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Pengunjung Kategori Kuning dan Hijau Boleh Masuk Bioskop

Nasional
Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Pimpinan DPR Minta TNI-Polri Bersikap Sangat Tegas terhadap KKB

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.