Kompas.com - 16/02/2021, 15:01 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024. DOK. Azka/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengusulkan agar anggaran dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Hal itu, kata Azis, penting dilakukan mengingat tidak semua partai memiliki anggaran dana saksi cukup besar untuk keseluruhan.

“Ini untuk efisiensi partai politik (parpol) dan mencegah terjadinya perbedaan antara partai besar dan kecil. Jangan sampai ada partai yang tidak punya saksi karena tidak sanggup membayar,” kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Selain mengusulkan anggaran dana saksi dalam APBN 2024, Azis juga menyinggung tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai batas usia kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Baca juga: Guru Honorer Unggah Foto Gaji Rp 700.000, DPR Soroti Tingkat Kesejahteraan yang Rendah

Ia menilai, batas usia KPPS perlu dirombak guna mencegah terjadinya kelelahan. Sebab, jarak penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berhimpitan seringkali berimbas pada fisik dan waktu.

“Biasanya petugas KPPS di daerah ya itu-itu saja. Saya berharap batas usia maksimal petugas KPPS 45 tahun dan terendah tetap di usia 20 tahun,” saran Azis.

Azis memaparkan, pada Pilkada serentak 2020, usia terendah 20 tahun dan maksimal usia 50 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Di sisi lain, Azis mengapresiasi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mempersiapkan skema simulasi dan penjadwalan proses Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Pimpinan DPR: Kita Jenuh dengan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Ia berharap, skema simulasi tersebut dapat diterapkan KPU melalui sosialisasi masif sejak dini.
“Hal itu guna memudahkan masyarakat serta pihak terkait agar bisa lebih memahami proses pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut berharap bahwa KPU bisa berkaca dari kekurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2019. Dengan memperkecil kekurangan, Azis yakin, kesalahan tidak akan terulang pada Pemilu 2024.

“Dari sisi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada serentak pada 2024 nanti sangat berhimpitan dan menguras tenaga. KPU harus mempersiapkan kebutuhan personel penyelenggara, baik secara fisik, mental, dan teknologi,” katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X