Demokrat: Jokowi Mungkin Minta Pendukungnya Introspeksi dan Aktif Mengkritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif mengkritik ditujukan kepada pendukung pemerintah.

"Presiden Joko Widodo mungkin meminta kepada para pendukungnya untuk introspeksi diri, untuk aktif mengkritik juga," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan

Menurut Herzaky, selama ini pendukung Jokowi hanya memuji dan menyetujui apa pun kebijakan dan langkah-langkah yang diputuskan pemerintah.

Padahal, ia berpandangan kondisi tersebut justru akan membahayakan, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat.

Herzaky menduga, Presiden Jokowi belajar dari pengalaman Presiden Soeharto.

Ia mengatakan, orang dekat Presiden Soeharto selalu memuji dan bilang rakyat masih membutuhkan Soeharto.

Kemudian, Indonesia mengalami krisis ekonomi karena tekanan ekonomi global dan fondasi ekonomi yang tidak cukup kuat karena kebijakan yang keliru.

"Lalu menguatnya tekanan dari rakyat pada 1998, para menteri, pembantu beliau di kabinet, dan pendukungnya balik badan semua," kata Herzaky.

Baca juga: Jokowi Minta Warga Aktif Kritik, Anggota DPR: Tak Satu Kata dengan Perbuatan

Di sisi lain, Herzaky menduga Jokowi sudah merasa bekerja sebaik mungkin. Ditambah dengan para pembantu di kabinet menginformasikan demokrasi di Indonesia baik-baik saja.

Namun, laporan sejumlah lembaga justru menyebut demokrasi di Indonesia terus menurun.

"Nah, mungkin karena itulah beliau minta para pendukungnya aktif mengkritik, mengingatkan kalau ada langkah beliau yang tidak berpihak pada rakyat," tutur dia.

Kendati demikian, Herzaky berpandangan saat ini sudah banyak kritik dan pendapat yang dilontarkan berbagai pihak.

Tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang khawatir dalam menyatakan pendapat karena sejumlah regulasi atau aturan hukum.

Herzaky menyinggung implementasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang justru berpotensi dijadikan alat untuk membungkam kritik.

Oleh karena itu, ia menilai respons publik yang skeptis terhadap pernyataan Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar.

"Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik," ujarnya.

Baca juga: Dilema antara Pernyataan Jokowi dan Ancaman atas Kebebasan Berpendapat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Di saat bersamaan, ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokow, melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin.