Kompas.com - 16/02/2021, 13:38 WIB
Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, perlu ada revisi pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Arsul secara khusus menyoroti Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE yang mengatur soal pencemaran nama baik karena dinilai membuka peluang penegakan hukum yang tidak proporsional.

"Mengapa perlu direvisi? Karena penerapan pasal ini dalam proses penegakan hukum begitu banyak disorot oleh berbagai elemen masyarakat," kata Arsul dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Ketua Baleg: Terbuka Peluang Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Arsul menuturkan, tafsir atas ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE selama ini begitu terbuka sehingga menjadikan pasal tersebut sebagai pasal karet.

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, kepolisian pun dapat menangkap dan menahan orang yang diancam hukuman di atas 5 tahun berdasarkan UU tersebut.

Oleh sebab itu, Arsul menilai perlu ada revisi UU ITE agar tidak ada penahanan secara langsung kepada seseorang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setidaknya pasal-pasal terkait pidana ini perlu dirumuskan ulang baik untuk memberi 'pagar' dalam penerapannya maupun untuk mengkaji kembali ancaman hukumannya yang membuat polisi bisa langsung menahan," kata dia.

Adapun Pasal 27 UU ITE yang disoroti Arsul berbunyi sebagai berikut:

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Pimpinan DPR: Kita Jenuh dengan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

Nasional
Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Nasional
Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Nasional
Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Nasional
Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Nasional
Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X