Guru Hororer Dipecat Setelah Unggah soal Gaji di Medsos, Kemendikbud Cari Jalan Tengah

Kompas.com - 16/02/2021, 12:47 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nunuk Suryani menyatakan, pihaknya telah berupaya menyelesaikan masalah guru honorer yang dipecat di Bone.

Guru honorer bernama Hervina (34) ramai menjadi perbincangan publik setelah dipecat karena mengunggah gajinya di media sosial (medsos).

“Kemendikbud bersama dinas pendidikan Kabupaten Bone telah melakukan pembicaraan secara intensif dan mencari jalan tengah terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat,” kata Nunuk kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

“Kemendikbud juga mendukung upaya penyelesaian masalah terbaik bagi guru Hervina yang dilakuakan di dinas pendidikan Kabupaten Bone maupun pemerintah Kabupaten Bone,” ucap Nunuk.

Baca juga: Ketua Komisi X Desak Pemecatan Guru Honorer Bergaji Rp 700.000 Dibatalkan

Selain turun untuk melakukan menyelesaikan permasalahan tersebut, Nunuk mengatakan, Kemendikbud memberi alternatif solusi kepada guru Hervina untuk mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia menyebut, seleksi PPPK tersebut terbuka bagi semua guru honorer di seluruh Indonesia dengan kuota sampai dengan 1 juta pegawai.

“Dengan menjadi ASN melalui jalur PPPK, guru akan mendapat jaminan kepastian hukum dan juga kesejahteraannya,” kata Nunuk.

Sebelumnya diberitakan, Hervina yang telah bekerja selama belasan tahun di Sekolah Dasar (SD) Negeri 169 Sadar, Dusun Lakariki, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone itu mendadak dipecat.

Diduga, pemecatan itu karena Hervina mengunggah foto gajinya yang bernilai Rp 700.000 itu ke media sosial.

Baca juga: Serahkan Petisi ke DPRD Bone, Warga Minta Kepsek yang Pecat Guru Honorer Dicopot

Dilansir dari Kompastv, Hervina sudah 15 tahun bekerja sebagai guru honorer di SD 169 Sadar.

Menurut Hervina, unggahan gaji Rp 700.000 itu adalah wujud kebahagiaannya. Sebab empat bulan gajinya baru diterima saat itu.

"Saya sangat gembira karena baru menerima gaji (rapel) sejak empat bulan lalu kemudian saya posting ke media sosial," kata Hervina saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.