Kompas.com - 16/02/2021, 12:21 WIB
Ilustrasi penjara Kompas.comIlustrasi penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, fraksinya sepakat dengan penyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri memerintahkan jajarannya lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami sangat mendukung hal ini, tidak semua laporan kasus ITE harus dilanjutkan ke proses pengadilan," kata Willy dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Menurut Willy, Fraksi Partai Nasdem meminta agar semua pihak memaknai selektif yang dimaksud Presiden Jokowi adalah penggunaan diskresi oleh Polri dalam menangani laporan kasus ITE.

Baca juga: YLBHI Harap Keinginan Jokowi Revisi UU ITE Bukan Retorika Politik

Hal tersebut, kata dia, sudah diatur dalam UU Kepolisian sampai peraturan kapolri. Untuk itu, ia berharap jajaran kepolisian harus cermat menggunakan diskresi miliknya guna menyelesaikan langsung di lapangan.

"Singkatnya, Polri bisa gunakan kewenangannya untuk membangun tabayun di antara sesama warga negara," ujarnya.

Selain itu, Willy mengatakan selektif memilih kasus adalah langkah awal praktis untuk merevisi UU ITE yang juga disampaikan Presiden Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, hal tersebut dapat berarti sumber daya yang ada perlu difokuskan untuk mengawal proses revisi UU ITE khususnya terhadap pasal-pasal karet dan tumpang tindih atau over criminalization.

"Situasi perkembangan terbaru dunia digital kita di Indonesia akan semakin sehat dengan adanya revisi UU ITE dan selesainya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Baca juga: Polri Diminta Selektif Tangani Kasus UU ITE, Ketua Komisi III Dukung Penegakan Hukum Tanpa Kegaduhan

Ia mengaku, Fraksi Partai Nasdem akan menjadi fraksi terdepan mengawal dan memastikan bahwa Polri akan mengimplementasikan kehendak presiden.

Tambah dia, Komisi III akan menjadi garda terdepan untuk mengawal dan memastikan implementasi tersebut.

"Terlalu mahal demokratisasi, dan kebebasan berekspresi yang kita perjuangkan untuk dipertaruhkan di bawah sistem hukum yang mengekangnya," kata Willy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Baca juga: Dukung Revisi UU ITE, Fraksi Demokrat Sarankan Jokowi Segera Kirim Surpres

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Ketua DPR Puan Maharani Pilih Awasi Vaksinasi di Pemukiman Padat Penduduk

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Merosot, di Bawah TNI, Presiden, dan Polri

Nasional
Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Nasional
Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Ini Tiga Langkah Mudah Beralih ke Siaran TV Digital

Nasional
IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

IDI Papua Terus Dampingi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan Kelompok Separatis Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.