Dukung Revisi UU ITE, Fraksi Demokrat Sarankan Jokowi Segera Kirim Surpres

Kompas.com - 16/02/2021, 11:59 WIB
Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, partainya mendukung wacana untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Hinca pun menyarankan Jokowi untuk segera mengirim surat presiden ke DPR agar proses revisi UU ITE dapat segera dimulai setelah masa reses berakhir.

"Saran saya Presiden Jokowi segera kirimkan surat presiden ke DPR agar nanti dibacakan dalam rapat paripurna DPR bulan depan setelah masa reses berakhir. Ini akan sangat baik dan cepat kita selesaikan revisi UU ITE," kata Hinca saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: UU ITE Dinilai Jadi Alat Kriminalisasi, Fraksi PKS Dukung Revisi UU ITE

Hinca pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap menyambut dan menunggu niat baik merevisi UU ITE tersebut.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, revisi UU ITE merupakan solusi karena UU ITE telah menjadi alat untuk menangkap mereka yang menyampaikan kritik.

Ia mengakui, saat ini banyak orang yang takut mengkritik pemerintah karena khawatir ditangkap dan disangkakan melanggar UU ITE.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sependapat dengan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ini karena rawan dipakai penguasa untuk membungkam para pengkritiknya," ujar Benny.

Baca juga: Jokowi: Semangat Awal UU ITE Menjaga Ruang Digital Bersih dan Beretika

Ia pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan, maka silakan wujudkan segera," kata dia.

Baca juga: Polri Diminta Selektif Tangani Kasus UU ITE, Ketua Komisi III Dukung Penegakan Hukum Tanpa Kegaduhan

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE apabila implementasi UU tersebut tidak menjunjung prinsip keadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
Novel Baswedan Jawab Isu 'Taliban' di KPK

Novel Baswedan Jawab Isu "Taliban" di KPK

Nasional
Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Nasional
Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Aturan Klaim Covid-19 Sangat Kuat, PERSI Bantah Ada RS Covid-kan Pasien

Nasional
Selalu Masuk 3 Besar Survei Capres, Anies Tokoh Kuat Tandingi Koalisi Gerindra dan PDI-P?

Selalu Masuk 3 Besar Survei Capres, Anies Tokoh Kuat Tandingi Koalisi Gerindra dan PDI-P?

Nasional
Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Ketua MUI Cholil Nafis Positif Covid-19

Nasional
Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Bahaya Varian Delta, Cepat Menyebar dengan Tingkat Keparahan Lebih hingga Serang Orang Usia Muda

Nasional
Lapor Covid-19: Tak Ada 'Sense of Crisis' Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Lapor Covid-19: Tak Ada "Sense of Crisis" Pemimpin, Kita seperti Perang Tanpa Panglima

Nasional
IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Nasional
Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Kemenkes: Sudah Ada 91 Juta Dosis Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X