Kemenpan RB Akan Beri Penghargaan ke Polisi yang Raih Pelayanan Prima

Kompas.com - 16/02/2021, 09:02 WIB
Ilustrasi polisi. SHUTTERSTOCKIlustrasi polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo akan memberi penghargaan kepada pihak kepolisian, baik polres, polresta, maupun polrestabes, yang meraih predikat A atau Pelayanan Prima.

Dikutip dari siaran pers, Selasa (16/2/2021), berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, ada 12 polres yang berhasil mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima.

Hal tersebut merupakan peningkatan signifikan dari tahun 2019 yang menempatkan enam polres dalam predikat A.

Baca juga: Menpan RB Sarankan Kebijakan Cuti dan Libur Nasional 2021 Dievaluasi

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap 209 pelayanan publik di polres berbagai daerah.

"Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17/2017," kata dia.

Keenam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun tahap evaluasi dimulai dari pengisian kuesioner secara online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), melalui laman sipp.menpan.go.id.

"Untuk memastikan kebenaran dari kuesioner yang telah diisi, tim evaluator melakukan verifikasi lapangan ke lokasi layanan," kata Diah.

Baca juga: Kemenpan RB: Sudah 174.077 Formasi Guru PPPK Diajukan Daerah

Kemudian, desk evaluasi juga dilakukan secara virtual, dan disusun berita acara hasil pengamatan beserta rekomendasi perbaikannya.

Diah berharap setiap unit pelayanan polres, khususnya layanan SIM dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diharapkan selalu meningkatkan kualitas layanan.

Terutama di masa krisis pandemi Covid-19 seperti saat ini, layanan kepolisian harus adaptif terhadap segala jenis perubahan.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah simbol komitmen kuat kepolisian untuk terus hadir bagi masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: Komisi II Usul Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS, Ini Respons Menpan RB

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X