Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima: Presiden Minta TNI-Polri Dukung Iklim Investasi

Kompas.com - 15/02/2021, 19:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI-Polri mendukung iklim investasi.

Dukungan itu dapat dilakukan dengan upaya TNI-Polri menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

"TNI-Polri juga diminta untuk mendukung iklim investasi terkait dengan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif dengan kehadiran dari kementerian, Bu Menkeu (Sri Mulyani)," ujar Panglima TNI usai menghadiri hari pertama Rapim TNI-Polri di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Panglima TNI Kerahkan 27.866 Babinsa untuk Tracing Covid-19

Panglima TNI juga mengatakan, bahwa TNI-Polri tetap mendukung dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Termasuk mendukung penerapan testing, tracing, dan treatmen (3T) serta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa-Bali.

Selain itu, lanjut Hadi, TNI-Polri juga diminta Presiden untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi nasional Covid-19 yang sudah mulai berjalan.

"TNI-Polri sudah menyiapkan untuk dikerahkan ribuan tenaga vaksinator, baik TNI maupun Polri untuk melaksanakan vaksinasi di akhir bulan Februari tahun 2021 ini," terang eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Baca juga: Tahu 201 RT di Jatim Masuk Zona Merah Covid-19, Panglima TNI Perintahkan Ini ke Pangdam

Adapun Rapim TNI-Polri diikuti 180 perwira tinggi TNI dan Polri, baik secara tatap muka maupun virtual.

Rapim kali ini mengusung tema 'Dilandasi Profesionalisme, Soliditas, dan Sinergitas TNI Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju'.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com