Bertemu Fraksi Demokrat di MPR, Natalius Pigai Sebut Otsus Papua Sudah Tak Relevan

Kompas.com - 15/02/2021, 18:22 WIB
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (15/2/2021). Dokumentasi Natalius PigaiMantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (15/2/2021).


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua sudah tak relevan lagi dengan era modern di Papua.

Pasalnya, ia menilai status otsus Papua dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah ke depannya.

"Kebijakan seperti itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua. Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001 pada tahun 2021," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Soal RUU Otsus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Berat Sebelah

Hal tersebut diutarakannya saat bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin.

Pigai mengatakan, keduanya berdiskusi banyak hal terkait kondisi bangsa dan negara terkini, salah satunya mengenai otsus Papua.

Ia berpandangan, UU Otsus Papua telah berlangsung selama 20 tahun. Namun, dalam implementasinya belum efektif dan efisien.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu, berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan Undang-Undang Otsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua tersebut," ujarnya.

Baca juga: DPR Setujui Daftar Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua, Ini Nama-namanya

Pigai menyarankan agar Presiden Jokowi membekukan pelaksanaan UU tersebut sebelum melakukan perundingan dengan rakyat Papua.

Lanjutnya, sebelum perundingan dilaksanakan, pemerintah disarankan dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) terkait Papua.

Pigai mengaku sangat mengharapkan agar pemerintah dapat mengadakan perundingan dengan masyarakat Papua.

"Perundingan itu bisa dilaksanakan mulai sekarang sampai tahun 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua selanjutnya," kata dia.

Baca juga: Formappi: Timwas Covid-19 dan Tim Pemantauan Otsus Papua DPR Patut Dibubarkan

Sebelumnya, DPR)menyetujui keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (10/2/2021).

Anggota Komisi V DPR daerah pemilihan (dapil) Papua Willem Wandik mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Otsus Papua dimaknai sebagai solusi ketatanegaraan dan kedaulatan Indonesia.

“Maka dari itu, dalam perancangan Otsus ini tidak bisa secara parsial (berat sebelah),” ujarnya, seperti dalam keterangan yang Kompas.com terima, Kamis (11/2/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Willem berharap, rencana pembahasan RUU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua agar lebih diperhatikan secara komprehensif.

"Meskipun saat ini pembentukan panitia khusus (Pansus) otsus masih dalam inisiatif pemerintah. Saya kira kami memiliki cukup waktu selama tiga tahun ke depan untuk merampungkan RUU," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X