Bertemu Fraksi Demokrat di MPR, Natalius Pigai Sebut Otsus Papua Sudah Tak Relevan

Kompas.com - 15/02/2021, 18:22 WIB
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (15/2/2021). Dokumentasi Natalius PigaiMantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks MPR/DPR Senayan, Senin (15/2/2021).


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua sudah tak relevan lagi dengan era modern di Papua.

Pasalnya, ia menilai status otsus Papua dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah ke depannya.

"Kebijakan seperti itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua. Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001 pada tahun 2021," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Soal RUU Otsus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Berat Sebelah

Hal tersebut diutarakannya saat bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin.

Pigai mengatakan, keduanya berdiskusi banyak hal terkait kondisi bangsa dan negara terkini, salah satunya mengenai otsus Papua.

Ia berpandangan, UU Otsus Papua telah berlangsung selama 20 tahun. Namun, dalam implementasinya belum efektif dan efisien.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu, berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan Undang-Undang Otsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua tersebut," ujarnya.

Baca juga: DPR Setujui Daftar Anggota Pansus Revisi UU Otsus Papua, Ini Nama-namanya

Pigai menyarankan agar Presiden Jokowi membekukan pelaksanaan UU tersebut sebelum melakukan perundingan dengan rakyat Papua.

Lanjutnya, sebelum perundingan dilaksanakan, pemerintah disarankan dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) terkait Papua.

Pigai mengaku sangat mengharapkan agar pemerintah dapat mengadakan perundingan dengan masyarakat Papua.

"Perundingan itu bisa dilaksanakan mulai sekarang sampai tahun 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua selanjutnya," kata dia.

Baca juga: Formappi: Timwas Covid-19 dan Tim Pemantauan Otsus Papua DPR Patut Dibubarkan

Sebelumnya, DPR)menyetujui keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (10/2/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Nasional
Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X