Soal Din Syamsuddin, JK Sebut Akademisi yang Kritik Pemerintah Tak Langgar Etika ASN

Kompas.com - 15/02/2021, 17:48 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, saat menghadiri acara 1048 Donor Nasional Terapi Plasma Konvalesen BUMN di Kantor Pusat Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021). Doc PMI PusatKetua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, saat menghadiri acara 1048 Donor Nasional Terapi Plasma Konvalesen BUMN di Kantor Pusat Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, eks Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin tak melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN) hanya karena kerap mengkritik pemerintah.

Sebab, sebagai ASN, Din Syamsuddin tidak berada di struktur pemerintahan, tapi fungsional akademis.

Hal ini Kalla sampaikan menanggapi laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB terhadap Din ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," kata Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Kalla menjelaskan, ASN terbagi menjadi dua. Pertama, yang berada di struktur pemerintahan dan tidak boleh mengkritik pemerintah.

Kedua, ASN fungsional akademis seperti dosen dan sebagainya. Dalam hal ini Din merupakan ASN fungsional akademis.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pak Din Syamsuddin Sangat Tidak Mungkin Radikal

Ketika seorang akademisi memberikan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, kata Kalla, hal itu tak melanggar etika ASN. Sebab, tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuan.

"Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," ujarnya.

Menurut Kalla, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan hanya Din saja. Ia menyinggung dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri, yang juga kerap menyampaikan kritik ke pemegang kuasa.

Bahkan, kata Kalla, majelis rektor dari seluruh Indonesia terkadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan hal itu bukan masalah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X